Pelabuhan Baru di Palembang: Solusi Logistik dan Pendorong Ekonomi Sumsel

Tanjung Carat Disiapkan Jadi Pusat Logistik, Pelabuhan Boom Baru Beralih Fungsi--

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pemerintah menetapkan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru (New Port) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperkuat distribusi logistik di Sumatera Selatan. Kementerian Perhubungan mengonfirmasi bahwa proyek ini akan didanai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), melibatkan investor swasta dari dalam dan luar negeri tanpa mengandalkan dana APBN.

Pelabuhan ini akan menjadi pengganti Pelabuhan Boom Baru, yang saat ini mengalami keterbatasan pengembangan karena lokasinya berada di tengah kota dan terdampak sedimentasi, yang menghambat akses kapal besar. Nantinya, Boom Baru akan dialihfungsikan sebagai pelabuhan penumpang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa aspek administratif, lahan, serta akses jalan menuju lokasi pelabuhan telah disiapkan. Dengan kedalaman laut yang memenuhi standar internasional, Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat diyakini akan berperan penting dalam memperlancar perdagangan komoditas unggulan seperti batubara, karet, dan pupuk, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan pelabuhan ini sebenarnya telah dimulai sejak ground breaking pada awal 2021. Namun, hingga kini pemerintah masih mengkaji skema kerja sama yang paling optimal untuk menarik minat investor. Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pernah menyampaikan bahwa lokasi di Tanjung Carat dipilih karena memenuhi tiga kriteria utama: kedalaman air (12-18 meter), posisi strategis, dan ketersediaan lahan yang mencukupi.

Budi Karya juga menjelaskan adanya dua opsi pembiayaan, yakni solicited, di mana proyek dibiayai oleh pemerintah, dan unsolicited, yang memungkinkan pendanaan dari pihak swasta. "Kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kemenko dan Bappenas untuk menentukan skema terbaik," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mempercepat pelaksanaan ground breaking Pelabuhan Tanjung Carat, yang awalnya ditargetkan pada 2025. Saat ini, proses pembebasan lahan seluas 60 hektare masih menunggu persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami tengah mengurus pelepasan kawasan hutan di KLHK. Harapannya, ada percepatan dari Ibu Menteri agar proyek ini bisa segera terealisasi tahun ini,” ujar Elen.

Setelah persoalan lahan rampung, langkah selanjutnya adalah penetapan model kerja sama pembangunan pelabuhan. Dua opsi yang dipertimbangkan antara lain KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau KPS (Kerja Sama Swasta).

"Kami meminta Dirjen Perhubungan Laut segera menentukan model kerja sama terbaik dalam waktu satu bulan ke depan, sehingga proyek dapat segera berjalan," pungkas Elen. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan
IKLAN
PRABUMULIHPOSBANNER