JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Meski gelombang demonstrasi di Ibu Kota sudah mereda dan kondisi tampak kondusif, keberadaan prajurit TNI di Kompleks Parlemen masih tetap disiagakan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa keputusan mengenai penarikan pasukan bukan berada di tangan DPR, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat keamanan berdasarkan situasi di lapangan.
"Kapan perlu ditarik (personel TNI) dan kapan itu masih ada di sini," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, kondisi yang terlihat aman tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu, peran intelijen sangat penting dalam menentukan langkah pengamanan.
BACA JUGA:Dilantik Presiden Prabowo, Dua Alumni SMPN 1 Prabumulih Ukir Sejarah di TNI
BACA JUGA:NASA Gunakan Minecraft dan Fortnite untuk Edukasi Gerhana Matahari
"Banyak hal yang kita tidak duga, tapi itu terjadi," jelasnya.
Andreas menambahkan bahwa fungsi intelijen merupakan kunci dalam menentukan keputusan strategis terkait keamanan nasional.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI tetap akan menjaga Gedung DPR sebagai simbol kedaulatan negara, sekaligus mengamankan instalasi pemerintah lainnya.
"TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti, bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie, Selasa (16/9/2025).
BACA JUGA:Keterlibatan TNI di Kantor Kejaksaan: Menjaga Integritas Penegakan Hukum
BACA JUGA:TNI Kirim Personel dan Logistik untuk Korban Gempa Myanmar
Sjafrie menegaskan penjagaan akan berlangsung selama situasi belum sepenuhnya kondusif.
"Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat," ujarnya.
Tak hanya DPR, ia juga memastikan TNI siap mengamankan berbagai objek vital negara yang dianggap rawan.