Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No.6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Perubahannya dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
BACA JUGA:Motivasi di Upacara: Kades Ajak Siswa SDN 65 Prabumulih Giat Belajar, Berani Bermimpi!
BACA JUGA:Heli Yati dapat Honda BR-V; Undian Panen Hadiah Simpedes BRI Prabumulih
Regulasi tersebut menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan di tingkat desa.
Penyusunan RPJM Desa tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan memiliki manfaat strategis diantaranya:
Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
Menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan dan karakteristik desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan.