JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sambil memprioritaskan pencapaian swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
"Dalam hal ini, IKN tetap berlanjut, tetapi fokus utama saat ini adalah swasembada pangan," ungkap Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.
Oleh karena itu, Kementerian PU berkomitmen mendukung program tersebut dengan membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi.
"Arahannya adalah swasembada pangan, terutama karena kita mengalami kekurangan beras," tambahnya.
BACA JUGA:Tak Lagi Bergantung, Meta Siapkan 'Senjata' Rahasia untuk Saingi Google dan Microsoft!
BACA JUGA:Elon Musk Digugat karena Giveaway Rp 15 Miliar Menjelang Pilpres AS
"Beras adalah yang utama. Kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya Presiden terkait swasembada, termasuk dalam hal penyediaan air," lanjut Dody.
Menteri Dody juga menyatakan keyakinan bahwa dalam empat tahun, pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. "Insya Allah," ujarnya optimis.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam agenda Asta Cita mereka berkomitmen untuk melanjutkan pemerataan ekonomi, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga keberlanjutan pembangunan IKN.
Presiden juga mengharapkan Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan dalam waktu kurang dari empat tahun.
BACA JUGA:IKN Mempercepat Pemerataan Ekonomi
BACA JUGA:Kebangkitan Sepak Bola Indonesia! Timnas dari U-17 hingga Senior Lolos Piala Asia
Sebelumnya, Dody Hanggodo dilantik sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan pengumuman resmi pada Minggu (20/10).
Dengan dilantiknya Dody, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur menjadi dua kementerian terpisah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.(*)