DPRD Kota Prabumulih Bentuk 5 Fraksi, PDIP Paling Gemuk
DPRD Kota Prabumulih bentuk 5 Fraksi --Foto: prabupos
PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih telah merampungkan susunan fraksi untuk periode lima tahun mendatang.
Berbeda dari periode sebelumnya yang memiliki enam fraksi, kini jumlah fraksi berkurang menjadi lima meskipun jumlah kursi di DPRD bertambah dari 30 menjadi 35.
“Fraksi-fraksi ini sudah terbentuk, namun belum ada penetapan resmi. Rencananya, pengesahan akan dilakukan pada Senin, 14 Oktober 2024, setelah rapat paripurna untuk pemilihan ketua definitif,” ungkap seorang sumber yang enggan diidentifikasi.
Lima fraksi yang telah dibentuk meliputi Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS.
BACA JUGA:27 Oktober Jadwal Debat Kandidat Cakada Prabumulih
BACA JUGA:Suami Istri Asal Prabumulih, Raih Medali Emas dan Perak di PEPARNAS XVII Solo
Salah satu hal menarik dari pembentukan fraksi kali ini adalah penggabungan beberapa partai kecil ke dalam fraksi-fraksi besar, dengan Fraksi PDIP menjadi sorotan sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak.
“Fraksi PDIP mencakup beberapa partai lain seperti Hanura, PPP, PAN, dan Nasdem, sehingga total anggotanya mencapai 11 orang,” jelas sumber tersebut.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Fraksi Demokrat memiliki 5 kursi, Fraksi Gerindra terdiri dari 6 kursi setelah bergabung dengan PBB, sementara Fraksi PKS dan Golkar masing-masing memiliki 4 kursi.
BACA JUGA:Bimtek Antikorupsi, DPRD Gaet Kejaksaan Negeri
BACA JUGA:Perdana Ngantor DPRD Kota Prabumulih Langsung Paripurna, Umumkan Nama Pimpinan
“Melihat komposisi ini, Fraksi PDIP bisa dianggap sebagai fraksi ‘besar’ karena berhasil mengumpulkan banyak partai dalam satu kesatuan,” tambahnya.
Ketua sementara DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, juga mengonfirmasi bahwa fraksi-fraksi tersebut telah dibentuk.
Dengan total 30 anggota DPRD, semua telah terdistribusi ke dalam lima fraksi yang akan berperan penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.