Bimtek Antikorupsi, DPRD Gaet Kejaksaan Negeri

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 09 Oct 2024 - 21:51

DPRD Kota Prabumulih mengadakan Bimtek Antikorupsi --Foto: prabupos

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih yang baru dilantik, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

Bimtek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD mengenai peran mereka dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini digelar Rabu, 9 Oktober 2024, di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Prabumulih.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Khristia Lutfiasandhi, SH MH, sebagai narasumber utama.

Dalam sesi tersebut, Kajari memaparkan berbagai aspek penting bagi anggota legislatif agar dapat menjalankan tugas dengan efektif, terutama dalam hal pencegahan korupsi.

Pentingnya DPRD dalam menyusun anggaran, melakukan pengawasan, dan membuat peraturan perundang-undangan.

Ia juga memberikan panduan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh para wakil rakyat untuk memastikan tindakan mereka tidak melanggar hukum.

Ketua sementara DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH MH, atau yang lebih akrab disapa DV, menyatakan bahwa Bimtek ini sangat vital untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD mengenai tugas dan fungsi mereka dalam mencegah korupsi.

"Dari 30 anggota DPRD periode 2024-2029, terdapat 16 wajah baru, sementara sisanya adalah anggota yang sudah berpengalaman," ujarnya.

DV menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

"Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada anggota mengenai peran mereka dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan," ujarnya.

bimtek antikorupsi, dprd gaet kejaksaan negeri                             prabumulih, koranprabumulihpos.com - anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih yang baru dilantik, mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
bimtek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dprd mengenai peran mereka dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini digelar rabu, 9 oktober 2024, di ruang rapat badan anggaran dprd prabumulih.
kegiatan ini menghadirkan kepala kejaksaan negeri prabumulih, khristia lutfiasandhi, sh mh, sebagai narasumber utama.
dalam sesi tersebut, kajari memaparkan berbagai aspek penting bagi anggota legislatif agar dapat menjalankan tugas dengan efektif, terutama dalam hal pencegahan korupsi.
baca juga:perdana ngantor dprd kota prabumulih langsung paripurna, umumkan nama pimpinan
baca juga:pasca dilantik, 30 anggota dprd kota prabumulih lima hari orientasi 
pentingnya dprd dalam menyusun anggaran, melakukan pengawasan, dan membuat peraturan perundang-undangan.
ia juga memberikan panduan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh para wakil rakyat untuk memastikan tindakan mereka tidak melanggar hukum.
ketua sementara dprd kota prabumulih, h. deni victoria, sh mh, atau yang lebih akrab disapa dv, menyatakan bahwa bimtek ini sangat vital untuk meningkatkan pemahaman anggota dprd mengenai tugas dan fungsi mereka dalam mencegah korupsi.
"dari 30 anggota dprd periode 2024-2029, terdapat 16 wajah baru, sementara sisanya adalah anggota yang sudah berpengalaman," ujarnya.
baca juga:pep zona 4 catat produksi tinggi dari sumur bng 061
baca juga:ketua dprd prabumulih pamit; awal dengan baik, berakhir dengan baik 
dv menjelaskan bahwa dprd memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.
"bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada anggota mengenai peran mereka dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan," ujarnya.
dengan mengundang kajari sebagai pemateri, diharapkan anggota dprd dapat memahami batasan hukum yang harus diikuti.
dv menegaskan pentingnya menghormati hukum dalam melaksanakan tugas mereka untuk mencegah masalah hukum di masa mendatang.
baca juga:normalisasi sungai kelekar kota prabumulih terealisasi
baca juga:anisa meida shafira dewan termuda kota prabumulih; idolakan ridho yahya 
khristia lutfiasandhi memberikan penjelasan mendalam mengenai upaya pencegahan korupsi, terutama dalam proses penyusunan anggaran.
"sangat perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap untuk mencegah penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat," jelasnya.
lebih lanjut, kajari menggarisbawahi peran pengawasan dprd sebagai kunci untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan. ia juga menjelaskan pentingnya komunikasi antara dprd dan aparat penegak hukum untuk mengatasi potensi masalah hukum.
kegiatan bimtek ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dprd dan kejaksaan negeri prabumulih, sehingga anggota dprd dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan terhindar dari praktik korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.(*)