Job Fit 18 Kepala OPD di Lahat, Kontroversi Menjelang Pilkada!

KORANPRABUMULIHPOS.COM – Sebanyak 18 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Lahat akan menjalani evaluasi kinerja melalui Uji Kompetensi Kesesuaian (Job Fit) yang dijadwalkan berlangsung dari 31 Oktober hingga 2 November 2024.

Kegiatan ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan nomor 800/336/ST/BKPSDM/2024, dan akan diadakan di Meeting Room Jati Hotel Beston Palembang.

Namun, rencana ini mendapatkan kritik dari Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSi, yang berpendapat bahwa pelaksanaan Job Fit tidak mendesak.

Ia menyarankan agar hanya melibatkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan di sejumlah dinas. Menurutnya, evaluasi di tengah proses pemilihan umum dapat mengganggu stabilitas politik di daerah tersebut.

BACA JUGA:Hujan Lebat, Petir Mengancam: Prakiraan Cuaca di Prabumulih dan Kabupaten Kota di Sumsel 1 November 2024

BACA JUGA:Kebakaran Hebat Melahap Penyulingan Minyak Ilegal di Muba, Api Berkobar di Desa Mekar Jaya, Korban Lagi?

“Dasar pelaksanaan Job Fit ini patut dipertanyakan, terutama menjelang pilkada. Kami khawatir ini bisa memicu ketidakstabilan,” ujarnya.

Fitrizal menegaskan pentingnya Pemerintah Daerah Lahat fokus pada persiapan pilkada dan lebih mengutamakan rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga mengingatkan agar kegiatan pemerintah tidak terlihat berpihak kepada calon tertentu dalam pilkada, yang bisa memicu ketegangan di masyarakat. “Kami ingin Pilkada Lahat berlangsung aman dan damai,” imbuhnya.

Pelaksanaan Job Fit ini pun kini menjadi sorotan, dengan harapan agar Pemda Lahat dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini demi menjaga stabilitas menjelang pemilu.

BACA JUGA:6,54 Juta Surat Suara Pilkada Sumsel Tiba, Sortir dan Pelipatan Dimulai Awal November

BACA JUGA:OJK Catat 40.470 Warga Palembang Terlibat Judi Online, Tertinggi di Sumsel

Wakil Ketua I DPRD Lahat, Andriansyah SH, sepakat bahwa pelaksanaan Job Fit dapat memicu kontroversi di masyarakat.

Ia menilai bahwa pelaksanaan serupa sebelumnya sudah menimbulkan kegaduhan dalam tatanan pemerintahan. "Akan lebih bijak jika pelaksanaan dilakukan setelah Pilkada," katanya.