MUI - BPJH Evaluasi 151 Produk Halal dengan Nama Kontroversial

Reporter: Dina M |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 10 Oct 2024 - 18:18

MUI - BPJH Evaluasi 151 Produk Halal, Nama Kontroversial--Foto: Mui

mui - bpjh evaluasi 151 produk halal dengan nama kontroversial                             
jakarta, koranprabumulihpos.com - berkaitan dengan temuan beberapa produk bersertifikat halal yang memiliki nama kontroversial seperti "tuyul," "tuak," "beer," dan "wine".
badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kementerian agama mengadakan rapat koordinasi bersama komisi fatwa majelis ulama indonesia (mui) dan komite fatwa produk halal.
pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terkait 151 produk yang penamaannya dianggap bermasalah. 
dalam rapat tersebut hadir kepala bpjph muhammad aqil irham, kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal mamat s burhanudin, serta para pemimpin dari mui dan komite fatwa.
baca juga:calon tunggal menjadi kontroversi, uji materi uu pilkada di mk
baca juga:polri siapkan strategi; meningkatkan proporsi polwan hingga 30 persen 
"pada 8 oktober 2024, kami mengadakan konsolidasi untuk mengidentifikasi produk-produk yang namanya berpotensi menimbulkan kontroversi dan tidak sesuai dengan fatwa mui," ungkap muhammad aqil irham.
dari total 5.314.453 produk halal, ditemukan 151 produk dengan nama bermasalah, yang hanya berjumlah 0,003% dari keseluruhan.
aqil menambahkan bahwa dari 151 produk tersebut, 30 di antaranya dikecualikan, sementara 121 lainnya perlu penyesuaian nama.
ketua mui bidang fatwa, asrorun niam soleh, menjelaskan bahwa sesuai fatwa mui nomor 44 tahun 2020, ada dua kategori terkait penamaan produk.
baca juga:jakarta muslim fashion week 2025, langkah indonesia menjadi pusat fesyen sopan
baca juga:tanggapan tnbbs terkait beruang yang mencari makan di tempat sampah warga
pertama, ada pengecualian untuk nama yang dikenal luas di masyarakat tanpa konotasi haram, seperti "bir pletok," yang merupakan minuman tradisional halal. kedua, terdapat nama-nama yang secara substansial tidak sesuai dengan fatwa.
"hal ini penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," tambah niam. dia menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan dan meminta pelaku usaha untuk menyesuaikan nama produk sesuai dengan standar fatwa.
mengenai mekanisme perbaikan, telah disepakati langkah afirmatif untuk penyesuaian nama produk agar sesuai dengan peraturan dan fatwa yang berlaku.
zulfa mustofa, ketua komite fatwa produk halal, menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh bpjph. 
"kami menggunakan standar fatwa yang sama dan melalui proses audit yang serupa, meskipun ada perbedaan dalam kompleksitas untuk produk reguler," ujarnya.
baca juga:rumah mewah bandar narkoba di palembang disita bnn, baru selesai dibangun dan undang warga yasinan
baca juga:daftar 48 negara yang menyiarkan langsung pertandingan indonesia vs bahrain, disiarkan hingga eropa?
sertifikasi halal dilakukan melalui dua skema: pertama, skema reguler yang melibatkan pengajuan melalui sihalal bpjph, diikuti dengan pemeriksaan dan sidang fatwa.
kedua, skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil, di mana pendampingan dilakukan untuk memastikan kehalalan produk sebelum disidangkan oleh komite fatwa.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 11 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan