Kemenkeu Tingkatkan Kinerja Penyerapan APBN 2024, Ini Tujuannya

"Di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil maka diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh stakeholders untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas (spending better) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti.

Dalam teori ekonomi permintaan agregat, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dari PDB. Dengan demikian, penambahan belanja pemerintah secara langsung akan berdampak menambah output ekonomi Indonesia.

Namun, lebih penting dari peran langsung tersebut adalah efek multiplier dari belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.

Dalam konteks tersebut, akselerasi belanja pemerintah menjadi penting agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Untuk itu, akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran dan pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan harus dikawal melalui beberapa strategi berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut. Untuk melaksanakan APBN, setiap Kementerian Negara/Lembaga perlu untuk merencanakan kegiatan yang diikuti dengan rencana penarikan dana dan pencapaian output secara periodik

Rencana kegiatan dan terutama eksekusinya diharapkan menyebar secara merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Kedua, mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengadaan antara lain adalah dengan melakukan seleksi penyedia barang/jasa sebelum DIPA diterbitkan atau yang biasa disebut sebagai lelang dini.

Hal tersebut dilakukan agar pada awal tahun, kontrak telah siap dan kegiatan dapat segera dilaksanakan. Selain itu Kementerian Negara/Lembaga juga diharapkan segera melaksanakan PBJ yang tidak memerlukan mekanisme lelang, mengingat eksekusinya lebih simpel dan tidak memerlukan proses yang panjang.

Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan akurasi data penerima bantuan sosial serta akselerasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak. Belanja bantuan sosial, sesuai ketentuan diberikan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Akurasi data penerima bantuan sosial ini diperlukan untuk menjaga agar belanja pemerintah menjadi tepat sasaran. Selain akurasi penerima, akselerasi penyaluran juga krusial agar daya beli masyarakat yang berhak tetap terjaga sepanjang tahun.

Atas upaya akselerasi yang dilakukan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga tersebut, Kementerian Keuangan selalu mendorong serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Minimal sekali dalam setiap triwulan dilakukan pertemuan one-on-one dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mengidentifikasi kendala, menemukan solusi, serta merumuskan tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan APBN.

Selain itu, pengukuran atas kinerja pelaksanaan anggaran juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong akselerasi, memastikan terpenuhinya tata kelola pelaksanaan anggaran, serta mendorong pencapaian output yang ditargetkan. Selanjutnya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Keuangan juga melakukan pengawalan terhadap pencatatan informasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) atas belanja APBN.

Upaya akselerasi dan peningkatan kualitas belanja juga dilakukan melalui simplifikasi berbagai proses bisnis pengelolaan keuangan yang antara lain dilakukan melalui modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran. Upaya modernisasi dan digitalisasi ini ke depan akan terus ditingkatkan dengan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Berbagai inovasi dalam mensimplifikasi proses bisnis pengelolaan keuangan tersebut diharapkan akan makin mempermudah Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan APBN sehingga fokus kinerja dapat dialihkan ke pencapaian target kinerja kegiatan dan peningkatan kualitas belanja. Kualitas belanja tidak sebatas diukur dengan tingginya tingkat realisasi/penyerapan, tetapi juga ditunjukkan dengan sejauh mana belanja pemerintah mampu menghasilkan output dan outcome yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan belanja yang terakselerasi dan tereksekusi secara merata secara berkualitas di sepanjang tahun tentunya diperlukan sinergi dari seluruh stakeholders. Awareness dan komitmen Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan belanja berkualitas serta inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kemenkeu RI menjadi krusial demi tercapainya APBN yang sehat, berkesinambungan, serta dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.