Bawaslu Catat Sejumlah Pelanggaran; Netralitas ASN dan Kepala Desa di Pilkada 2024

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 08 Oct 2024 - 20:41

Bawaslu Catat Sejumlah Pelanggaran, Netralitas ASN dan Kepala Desa di Pilkada 2024--Foto: antara

bawaslu catat sejumlah pelanggaran; netralitas asn dan kepala desa di pilkada 2024                            jakarta, koranprabumulihpos.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri kembali mencatat sejumlah pelanggaran yang terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa dalam pilkada 2024. 
temuan ini muncul dari berbagai daerah yang saat ini sedang menjalani tahapan pemilihan dan menjadi perhatian utama karena dampaknya terhadap demokrasi.
anggota bawaslu ri, puadi, menjelaskan di jakarta, selasa (08/10), bahwa pelanggaran tersebut umumnya berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) undang-undang pilkada, yang melarang asn dan kepala desa terlibat dalam aktivitas politik yang mendukung calon tertentu.
puadi menekankan pentingnya netralitas asn dan kepala desa untuk menjaga integritas pemilu. namun, hasil temuan menunjukkan bahwa banyak pejabat tersebut melanggar ketentuan yang ada.
"sebagian besar pelanggaran yang teridentifikasi terkait dengan pasal 71 ayat (1) uu pilkada, khususnya mengenai netralitas asn dan kepala desa," kata puadi.
pasal 71 ayat (1) undang-undang pilkada menyatakan bahwa asn dan pejabat desa dilarang melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
pelanggaran yang terjadi sering kali berupa dukungan terbuka kepada calon, baik melalui pernyataan publik, kehadiran dalam kampanye, atau penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik.
pelanggaran netralitas asn dan kepala desa berpotensi mempengaruhi hasil pilkada, terutama jika calon petahana terlibat.
mereka sering kali memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan dari pejabat yang lebih rendah. ini dapat merusak persaingan yang seharusnya berjalan secara adil.
puadi juga menambahkan bahwa uu pilkada melarang kepala daerah yang mencalonkan diri kembali untuk melakukan mutasi atau penggantian pejabat dalam enam bulan sebelum penetapan calon.
"banyak kasus pelanggaran terkait dengan pergantian pejabat yang dilakukan oleh calon petahana, yang sebenarnya dilarang oleh uu pilkada," ungkap puadi.
saat ini, bawaslu ri sedang menangani sejumlah kasus pelanggaran yang sudah masuk dalam proses penyidikan. di daerah seperti kabupaten malaka, nusa tenggara timur (ntt), serta kabupaten pinrang dan enrekang di sulawesi selatan, telah ditemukan bukti kuat mengenai pelanggaran netralitas asn dan kepala desa.
"beberapa daerah sudah memasuki tahap penyidikan, termasuk di kabupaten malaka, ntt, serta kabupaten pinrang dan enrekang di sulawesi selatan," tambahnya.
penanganan pelanggaran ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemilu dan memastikan semua calon kepala daerah bersaing dengan adil dan transparan.
bawaslu juga berkolaborasi dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus ini sebelum pilkada memasuki tahap akhir.
pilkada serentak 2024 merupakan salah satu momen demokrasi terbesar di indonesia, di mana 1.553 pasangan calon akan bersaing di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
pemilihan ini dijadwalkan berlangsung pada 27 november 2024, dengan masa kampanye yang telah dimulai sejak 25 september hingga 23 november 2024.
tahapan selanjutnya adalah masa tenang selama tiga hari, dari 24 hingga 26 november 2024, sebelum hari pemungutan suara. proses rekapitulasi hasil suara akan dilakukan dari 27 november hingga 16 desember 2024.
komisi pemilihan umum (kpu) ri telah menetapkan jumlah pasangan calon yang akan bertanding dalam pilkada 2024 setelah proses verifikasi. anggota kpu ri, august mellaz, menyatakan bahwa dari 1.561 pasangan calon yang mendaftar, 1.553 telah dinyatakan lolos.
sebagian besar pelanggaran netralitas asn dan kepala desa berkaitan dengan dukungan kepada pasangan calon dalam kontestasi tersebut. seiring berjalannya masa kampanye, potensi pelanggaran diperkirakan akan meningkat, mengingat banyak pejabat pemerintah berpotensi terlibat dalam aktivitas politik praktis.
bawaslu mengimbau seluruh asn dan kepala desa untuk tetap menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan yang ada. asn diharapkan fokus pada tugas sebagai pelayan publik dan tidak terlibat dalam politik praktis, sementara kepala desa diingatkan untuk tidak memanfaatkan jabatan untuk mendukung calon tertentu.
untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, bawaslu terus memantau setiap tahapan pilkada, dari kampanye hingga penghitungan suara. bawaslu juga bekerja sama dengan kpu, polri, dan kejaksaan dalam sentra gakkumdu untuk mempercepat penanganan pelanggaran pemilu.
pelanggaran netralitas dapat memiliki konsekuensi serius, baik hukum maupun moral. pejabat yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi, termasuk pemecatan.
bawaslu berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran dan berharap semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat, mendukung terciptanya pilkada yang bersih dan adil.
akhirnya, keberhasilan pilkada 2024 sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga integritas dan netralitas dalam proses pemilihan ini. bawaslu mengharapkan masyarakat berperan aktif melaporkan pelanggaran demi meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan