Waspadalah Penyalahgunaan Profesi Jurnalis, Ini Langkah-langkah Dewan Pers

waspadalah penyalahgunaan profesi jurnalis, ini langkah-langkah dewan pers koranprabumulihpos.com - dewan pers (dp) menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan profesi jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik bisa dilaporkan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. anggota dewan pers, asep setiawan, menyampaikan bahwa jurnalis yang tidak mematuhi kode etik dan tidak terverifikasi sebagai jurnalis profesional dapat diadukan ke dewan pers. asep menekankan pentingnya melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan tanpa ragu. dalam sebuah diskusi publik yang diadakan secara virtual di makassar, sulawesi selatan, pada sabtu 5 oktober asep mengungkapkan, "jangan terlibat konflik dengan jurnalis yang tidak profesional, cukup laporkan kepada kami. kami akan menindaklanjuti dengan mencari informasi mengenai lokasi dan identitasnya, bahkan foto jika memungkinkan." katanya. baca juga:konflik pwi, dewan pers ambil langkah tegas baca juga:luar biasa! china ciptakan batu bata dari tanah bulan, persiapan membangun pangkalan acara tersebut diselenggarakan oleh koalisi advokasi jurnalis (kaj) sulsel dan dihadiri oleh berbagai elemen pers, termasuk aliansi jurnalis independen (aji) makassar, ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) sulsel, dan lembaga bantuan hukum (lbh) pers yang berkolaborasi dengan dewan pers. asep menjelaskan bahwa dewan pers memiliki komisi hukum dan komisi etika yang siap menangani pengaduan terkait jurnalis yang berperilaku tidak profesional. peran jurnalis yang telah terverifikasi sangat diharapkan dalam mengawasi rekannya. "kami sudah menerima banyak keluhan dari berbagai daerah, termasuk sulawesi, aceh, dan lampung. dewan pers akan menilai apakah pelanggaran tersebut melanggar hukum atau etika jurnalistik," tambah asep. beberapa pelanggaran yang sering terjadi termasuk jurnalis yang menjalankan profesi ganda, seperti pengacara yang juga berperan sebagai wartawan, yang dianggap melanggar prinsip profesionalisme. baca juga:menjelang akhir kabinet, sandiaga uno persiapkan pindah dari rumah dinas baca juga:inflasi 2024 diprediksi naik ke 2,78 persen "di beberapa daerah, terdapat lsm yang juga bertindak sebagai jurnalis dan sering melakukan praktik pemerasan atau intimidasi. tindakan tersebut sebaiknya dilaporkan ke dewan pers," kata asep. apabila terbukti bersalah, dewan pers akan memanggil jurnalis yang bersangkutan dan pimpinan media terkait. sanksi berupa pencabutan sertifikat uji kompetensi wartawan (ukw) juga bisa diterapkan. "kami telah mencabut sertifikat ukw dari jurnalis yang melanggar kode etik," ungkap asep. dewan pers bertanggung jawab mengawasi perilaku wartawan serta kualitas karya jurnalistik. meskipun hanya terdiri dari sembilan anggota, mereka terus berupaya menjaga integritas jurnalis yang sudah mengikuti ukw, yang kini mencapai sekitar 30.000 dari lebih 50.000 jurnalis di indonesia. baca juga:paus di gbk: persiapan laga indonesia vs australia tetap optimal baca juga:rumah tangga kami baik-baik saja; azizah salsha tanggapi isu perselingkuhan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam menjalankan tugasnya asalkan mematuhi kode etik. sistem pelaporan untuk penyalahgunaan profesi jurnalistik juga sudah diatur secara jelas. "tidak perlu emosi saat menemukan jurnalis yang tidak profesional. cukup laporkan kepada dewan pers dan kami akan menindaklanjutinya," tegas asep. kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan profesi ini, termasuk larangan menerima suap, menjaga independensi, dan tidak memeras narasumber. perilaku jurnalis yang tidak profesional dapat merusak citra profesi yang seharusnya berfungsi sebagai pilar demokrasi. "kami berharap dengan adanya pengawasan dan sanksi tegas dari dewan pers, jumlah jurnalis tidak profesional dapat berkurang," ujar asep. baca juga:skandal perselingkuhan : baca juga:isu perselingkuhan istri pratama arhan: fans timnas indonesia tumpah ruah memberikan dukungan dalam diskusi yang juga dihadiri direktur lbh pers makassar, fajriani langgeng, ia menyoroti penyalahgunaan profesi jurnalis untuk kepentingan pribadi atau kelompok.  "banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan profesi ini, dan dewan pers adalah pihak yang berwenang menanganinya," jelas fajriani. fajriani juga menegaskan bahwa mekanisme pelaporan terhadap penyalahgunaan profesi jurnalistik telah diatur dalam peraturan dewan pers nomor 1 tahun 2018 tentang keanggotaan.  "organisasi profesi pers berhak mencabut keanggotaan atau melaporkan individu yang melanggar kode etik," tambahnya. dalam diskusi yang bertema "peran pers dalam pilkada serentak," fajriani menggarisbawahi pentingnya netralitas dan integritas jurnalis selama pemilu, mengingat tantangan yang dihadapi oleh jurnalis tidak profesional. "jurnalis yang bekerja secara profesional harus mematuhi prinsip netralitas dan objektivitas. setiap pelanggaran, terutama dalam konteks pemilu, harus dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti," jelasnya. dewan pers telah menyederhanakan mekanisme pelaporan untuk memudahkan masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan jurnalis. laporan akan ditindaklanjuti oleh komisi hukum atau komisi etika, dan jika terbukti melanggar, jurnalis tersebut bisa dikenai sanksi yang beragam. dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas jurnalisme di indonesia semakin meningkat dan penyalahgunaan profesi dapat diminimalisasi.  diskusi publik yang dipandu olh nana djamal ini dihadiri oleh perwakilan jurnalis dari berbagai media di makassar dan sekitarnya, serta menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama antara organisasi pers dan lembaga bantuan hukum.

Tag

• # kode etik
• # penyalahgunaan profesi
• # dewan pers
• # jurnalis

Share

• 
• 
• 
• 
•