Hakim Prabumulih Dukung Aksi Cuti Bersama

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Jumat , 04 Oct 2024 - 22:05

Hakim Prabumulih Dukung Aksi Cuti Bersama --prabupos

hakim prabumulih dukung aksi cuti bersama                             prabumulih, koranprabumulihpos.com - para hakim di seluruh indonesia akan melaksanakan aksi cuti massal dari tanggal 7 hingga 11 oktober 2024. 
di kota prabumulih, ikahi cabang prabumulih dalam hal ini hakim pengadilan negeri prabumulih kelas iib telah mengeluarkan pernyataan dengan menyatakan sikap mendukung aksi solidaritas hakim indonesia.
"kami ikahi cabang prabumulih menyatakan sikap mendukung aksi solidaritas hakim indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim tanggal 7 - 11 oktober 2024," demikian isi dari pernyataan sikap yang disampaikan di akun resmi @pnprabumulih seperti dikutip pada sabtu 4 oktober 2024.
ada 3 point pernyataan sikap yang disampaikan oleh hakim pengadilan negeri kota prabumulih.
baca juga:tabebuya mekar di halaman pemkot prabumulih
baca juga:kapolres prabumulih imbau bijak gunakan medsos; jaga kondusifitas pilkada 2024
pertama yakni mendukung sepenuhnya gerakan solidaritas hakim indonesia yang akan menyampaikan aspirasi untuk keadilan dan kesejahteraan hakim seluruh indonesia pada tanggal 7 sampai 11 oktober 2024. 
kedua memberikan dukungan dengan cara sebagai berikut: menunda persidangan selama gerakan cuti bersama berlangsung. 
tetap melaksanakan persidangan apabila terdapat sidang yang sudah terjadwal sebelumnya bersifat mendesak dan perkara dengan masa tahanan yang tidak dapat diperpanjang lagi serta jika terdapat sidang yang dibatasi waktu.
memberikan bantuan finansial kepada gerakan solidaritas hakim indonesia menggunakan pita putih selama aksi berlangsung, melaksanakan doa bersama agar gerakan solidaritas hakim indonesia dapat berlangsung dengan terbit.
baca juga:harga emas pecahkan rekor lagi hari ini! begini rinciannya
baca juga:10 twibbon menarik untuk hari batik nasional 2024: ayo gunakan dan bangga berbatik!
ketiga menyerukan peningkatan kesejahteraan hakim demi menjaga independensi peradilan sebagaimana diperjuangkan oleh gerakan solidaritas hakim indonesia.
menurut juru bicara solidaritas hakim indonesia, fauzan arrasyid, langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan independensi profesi hakim.
salah satu faktor yang memicu keputusan ini adalah isu kesejahteraan. fauzan menyampaikan beberapa data yang menunjukkan bahwa gaji dan tunjangan hakim tidak sesuai dengan kenaikan inflasi yang terus berlangsung.
“setelah 12 tahun tidak ada penyesuaian tunjangan, banyak hakim yang tidak dapat membawa keluarganya ke lokasi tugas mereka,” jelas fauzan. 
baca juga:semarakkan hut kota prabumulih, pj wako imbau pasang umbul - umbul
baca juga:kuota belum terpenuhi, pendaftaran ptps di prabumulih diperpanjang untuk dua kecamatan 
biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh anggota keluarga cukup besar dan tidak dapat ditanggung oleh penghasilan hakim saat ini.
secara umum, gaji hakim diatur oleh peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah mahkamah agung. gaji pokok hakim mengikuti skala gaji pegawai negeri sipil lainnya, tetapi dilengkapi dengan berbagai tunjangan dan fasilitas.
sesuai dengan pp tersebut, tunjangan hakim bervariasi tergantung pada jabatan dan lokasi kerja. misalnya, ketua hakim di kelas pengadilan ii menerima rp 17,5 juta, sedangkan di kelas pengadilan 1a khusus dapat mencapai rp 27 juta.
bagi wakil ketua hakim, tunjangannya adalah rp 15,9 juta di kelas pengadilan ii dan rp 24,5 juta di kelas pengadilan 1a khusus.
baca juga:beli mobil, pns prabumulih tertipu: pelaku ditangkap setelah buron sejak 2021
baca juga:pasca dilantik, 30 anggota dprd kota prabumulih lima hari orientasi 
tunjangan hakim utama bervariasi dari rp 14,6 juta di kelas pengadilan ii hingga rp 24 juta di kelas pengadilan 1a khusus. selain tunjangan jabatan, hakim juga mendapatkan tunjangan uang kemahalan yang berbeda berdasarkan zona kerja. 
untuk zona 1 (pulau jawa) tidak ada tunjangan, sedangkan zona 2 (sumatera, kalimantan, sulawesi, nusa tenggara) mendapat rp 1,35 juta, zona 3 (papua, irian barat, maluku, dll.) rp 2,4 juta, dan zona 4 (bumi halmahera, wamena, tahuna) mencapai rp 10 juta.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan