Siapa Paling Kaya? Calon Pemimpin Prabumulih Laporan Harta Kekayaan ke KPK

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 22 Sep 2024 - 21:21

Siapa Paling Kaya Calon Pemimpin Prabumulih Laporan Harta Kekayaan ke KPK --prabupos

siapa paling kaya? calon pemimpin prabumulih laporan harta kekayaan ke kpk                             prabumulih, koranprabumulihpos.com - laporan harta kekayaan penyelengara negara (lhkpn) ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri menjadi syarat bagi peserta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
di kota prabumulih, terdapat tiga pasangan calon yang akan meramaikan pesta demokrasi pilkada periode 2024 - 2029.
adapun calon tersebut yakni, h arlan dan franky nasril. kemudian pasangan ir hj suryanti ngesti rahayu dan h mat amin sag dan terkahir pasangan h andriansyah fikri sh dan syamdakir amrullah.
bahkan ke tiga pasangan calon ini telah sah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu) kota prabumulih sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota pada minggu 22 september 2024.
baca juga:resmi ditetapkan, tiga paslon kada prabumulih siap bertarung di 2024
baca juga:masa jabatan h elman sebagai pj walikota prabumulih diperpanjang 
lantas, berapa harta kekayaan masing-masing calon walikota dan wakil walikota prabumulih?
berdasarkan informasi dari laman e-lhkpn kpk ri, berikut adalah rincian kekayaan para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota prabumulih:
h. arlan: rp17.002.737.046
franky nasril: rp3.977.327.429
suryanti ngesti rahayu: rp2.018.988.443
h. mat amin: rp2.535.000.000
h. andriansyah fikri: rp3.038.500.283
syamdakir amrullah: rp27.986.010.000
baca juga:kebersamaan dalam keamanan, silaturahmi polres prabumulih di siskamling karang raja
baca juga:menjaga keharmonisan, polres prabumulih gencarkan sosialisasi safari jumat jelang pilkada
sementara itu, ketua kpu kota prabumulih marta dinata sst menuturkan laporan lhkpn merupakan bagian dari syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan calon, sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 1999 yang mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat.
lebih lanjut, undang-undang nomor 10 tahun 2016 menetapkan bahwa calon kepala daerah wajib menyerahkan daftar kekayaan pribadi sebagai bagian dari pendaftaran. hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam proses pemilihan.
kpk telah menerbitkan surat edaran pimpinan kpk nomor 07.1 tahun 2020 yang memberikan panduan teknis terkait penyampaian lhkpn. jika lhkpn yang disampaikan tidak lengkap, kpk akan memberikan pemberitahuan kepada calon untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 hari.
"kewajiban ini mencakup pemeriksaan kekayaan calon sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta pengumuman harta kekayaan saat awal menjabat, mutasi, dan pensiun," tukas pria berkacamata ini.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 23 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan