Anies Sentil IKN: Pemerataan Ekonomi Tak Cukup Bangun Kota di Tengah Hutan!

Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan memberikan kritik keras pada kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Menurutnya, tujuan pemerataan ekonomi daerah yang menjadi cita-cita utama pembangunan IKN nampaknya akan gagal terwujud.

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur nampaknya hanya akan sia-sia dan justru membuat ketimpangan baru di kawasan Indonesia tengah dan timur.

"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ungkap Anies dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya bila ingin meratakan pembangunan di Indonesia yang seharusnya dilakukan adalah membangun kota-kota kecil menjadi kota menengah, dan membangun kota-kota menengah menjadi kota besar.

Secara sporadis hal itu yang harusnya dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dilakukan. Bukan malah membangun sebuah kota baru di tengah kawasan hutan.

"Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang yang baru," papar Anies.

Menurutnya, tujuan utama IKN dan langkah yang diambil tidak sinkron. "Jadi ini antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung," katanya.

Anies bilang bila dirinya menjadi presiden usai Pemilu 2024, proyek IKN akan dikaji ulang secara serius. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan pemerataan ekonomi bisa dicapai.

"Kami melihat di sini problem ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tutur Anies.

"Argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Ibu kota baru sebetulnya sudah ada idenya sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, realisasi pembangunan ibu kota baru tepatnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur sendiri baru dibesut pertama kali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berulang kali di berbagai kesempatan, Jokowi memaparkan salah satu alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta adalah membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saat melakukan groundbreaking Kantor Bank Indonesia di IKN, Kamis 2 November 2023 yang lalu, Jokowi memaparkan selama ini dari total 278 juta penduduk di Indonesia, 56% penduduk tinggal di Jawa. Hal ini menimbulkan kepadatan hanya pada satu pulau, padahal sebagai negara Kepulauan, Indonesia punya total 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Kepadatan ini juga membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata. Dari total perputaran uang yang ada di Indonesia, sebanyak 58%-nya hanya berputar di Jawa saja, utamanya lagi di Jakarta sebagai ibu kota.