Jalur Zonasi Harus Dipertahankan Meski Tidak Sempurna

PRABUMULIH POS - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, menegaskan, agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi harus dipertahankan meskipun tidak sempurna. 

Dia menyadari terkadang PPDB jalur ini seringkali menimbulkan persoalan di lapangan, namun Menteri Nadiem menegaskan bahwa kebijakan PPDB jalur zonasi itu, justru mengedepankan azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menilai semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat masuk ke sekolah negeri. Dan jalur zonasi sebagai bentuk azas moralitas dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat," ujar Nadiem dikutif dari jpnn.com.

BACA JUGA:Dapatkan Hasil Belajar Sesuai Dengan Peminatan Siswa

BACA JUGA:Ini Alasan Dana BOS Daerah 3T Harus Ditambah

Dia mengatakan, selama dua dekade terakhir, kebijakan ujian nasional (UN) yang menjadi syarat masuk ke jenjang yang lebih tinggi, menciptakan ketidakadilan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

Nyatanya yang terjadi adalah keluarga dengan ekonomi tinggi bisa masuk sekolah negeri gratis, sedangkan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah harus membayar mahal dengan masuk ke sekolah swasta.

"Karena itu meskipum program ini memiliki  tantangan, seperti masalah integritas data dan penyelewengan, program zonasi tidak sempurna, tetapi harus dipertahankan," tegasnya.

Diketahui saat ini penerimaan peserta didik baru jalur zonasi sedang berjalan. Beberapa calon siswa baru mulai mengeluhkan adanya jalur zonasi untuk zona 1 dan zona 2. Bahkan ada tempat tinggal siswa yang tidak termasuk ke dalam dua jalur tersebut, bingung mau masuk ke sekolah mana. 

BACA JUGA:TPA Salah Salah Satu Solusi Belajar Al Qur'an Sejak Dini

BACA JUGA:Dapatkan Hasil Belajar Sesuai Dengan Peminatan Siswa

"Harapan kami para orang tua siswa, jika jalur zonasi ini harus diterapkan dengan baik, maka para Kepala sekolahnya di Kota Prabumulih, harus jelas dalam pemetaan wilayah yang termasuk dalam zona sekolah tertentu. Jangan sampai ada yang mau daftar, bingung ke sekolah mana," ujar wali siswa alumni SMP 1 Prabumulih.(05)