Mantan Kadishub Dituntut 1 Tahun 9 Bulan

Reporter: Fadl |

Editor: Zeri |

Rabu , 24 Apr 2024 - 02:13

Mantan Kadishub Dituntut 1 Tahun 9 Bulan. Foto: ist --

mantan kadishub dituntut 1 tahun 9 bulan                             prabumulih - kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2020-2021 senilai ratusan juta rupiah, mantan kepala dinas perhubungan (kadishub) kota prabumulih marthodi hs dituntut jaksa penuntut umum (jpu) dengan pidana 1 tahun 9 bulan penjara.
dalam sidang yang digelar selasa 23 april 2024, terdakwa marthodi hs dijerat oleh jpu kejari prabumulih dengan sangkaan melanggar tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dengan membuat data pendukung fiktif sebagai dasar pencairan dana perjalanan dinas tahun anggaran 2021-2022.
dihadapan majelis hakim tipikor pada pengadilan negeri (pn) palembang diketuai sahat sianipar sh mh, terdakwa marthodi hs dijerat melanggar pasal 3 jo pasal 18 uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana sela 1 tahun 9 bulan penjara," tutur salah satu tim jpu kejari prabumulih bacakan petikan amar tuntutannya.
baca juga:ditinggal mudik lebaran, bedeng agus dikuras warga okus 
baca juga:target pkb capai 28,09 persen
terdakwa marthodi hs, juga dituntut untuk membayar pidana denda sebesar rp50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
selain pidana pokok, marthodi hs juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar rp290 juta.
"dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana tambahan 10 bulan pidana penjara," tambah jpu.
adapun pertimbangan hal yang memberatkan tuntutan pidananya, masih menurut jpu bahwa perbuatan  terdakwa marthodi hs tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
baca juga:obat tradisional yang efektif mengatasi sakit mata, tak perlu resep dokter!
baca juga:target pkb capai 28,09 persen
sementara, lanjut jpu hal yang meringankan diantaranya terdakwa kooperatif selama jalani persidangan serta telah menitipkan uang pengganti kerugian keuangan negara hampir sebagian.
atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa marthodi yang hadir dipersidangan didampingi penasihat hukum bakal mengajukan pembelaan (pledoi) baik secara tertulis ataupun lisan dari terdakwa.
"kami akan ajukan pembelaan dan mohon ijin akan dibacakan pada sidang selasa pekan depan," singkat penasihat hukum sebelum majelis hakim menutup persidangan.
dibincangi usai sidang, salah satu jpu menerangkan bahwa saat ini terdakwa telah menitipkan sejumlah uang kepada penyidik pidsus kejari prabumulih.
"dari total kerugian negara rp314 juta, terdakwa telah mengembalikan uang rp105 juta sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan ke tim penyidik pidsus kejari prabumulih," kata jpu.
ia berharap, terdakwa marthodi hs dapat melunasi sisa kerugian keuangan negara, sebelum pembacaan vonis pidana dari majelis hakim tipikor pn palembang. 
dari dakwaan penuntut umum, terdakwa marthodi disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi pembuatan spj kegiatan fiktif bersumber dari apbd tahun 2021 dan tahun 2022 di dinas perhubungan kota prabumulih.
dari penyidikan pidsus kejari prabumulih kurang lebih telah memeriksa lebih kurang 120 saksi, berikut telah serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan beberapa dokumen.
bahwa terdakwa marthodi bermula pada tahun 2021 menunjuk struktur penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada tahun anggaran 2021 diantaranya lusi gustari selaku kasubbag keuangan dan martono sebagai bendahara.
selanjutnya di tahun 2022 terdakwa tetap menunjuk lusi gustari selaku kasubbag keuangan sedangkan bendaharanya diganti oleh gustini dwijaya. 
adapun dalam pelaksanaan tugas terdakwa marthodi selaku pengguna anggaran menguji atau memastikan pengeluaran uang yang diproses melalui bendahara atau kasubbag keuangan harus benar memenuhi persyaratan.
diantaranya adanya surat perintah tugas serta bukti pendukung lainnya diantaranya berupa tiket kapal, boarding pass, bill hotel, nota pembelian bbm, bukti pembayaran tol dan lain sebagainya.
singkatnya dari barang bukti yang ditemukan oleh tim penyidik pidsus kejari prabumulih ditemukan total lebih dari 100 sppd yang diduga fiktif hingga merugikan keuangan negara senilai ratusan juta rupiah.(sumeks.co)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan