Hadapi Ancaman Bencana, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Tak Bepergian

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 13 Dec 2025 - 21:13

Hadapi Ancaman Bencana, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Tak Bepergian--Foto: Prabupos

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah pusat meningkatkan kewaspadaan nasional menyusul tingginya potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di penghujung tahun.

Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Prof H M Tito Karnavian, PhD, secara tegas menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak meninggalkan wilayah tugasnya hingga 15 Januari 2026.

Instruksi ini disampaikan Mendagri dalam rapat virtual bersama seluruh pemerintah daerah, Kamis (11/12) sore, yang membahas kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prediksi curah hujan tinggi, termasuk potensi banjir rob di beberapa wilayah, harus diantisipasi sejak awal dengan memastikan sumber daya, personel, dan sistem peringatan dini berfungsi optimal," pesan Tito Karnavian.

Karena itu, ia meminta para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing dan siap mengambil keputusan bila terjadi kondisi darurat.

"Serta mewanti-wanti agar perjalanan ke luar negeri ditunda pada periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk tugas atas arahan Presiden atau kebutuhan medis yang mendesak. Kehadiran pemimpin daerah dinilai sangat krusial di tengah potensi bencana dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama Nataru," tegasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sumsel, Dr. H. Apriyadi, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa arahan Mendagri tersebut bersifat instruktif dan wajib dipatuhi, bukan sekadar imbauan.

“Pak Mendagri menekankan antisipasi bencana dengan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di wilayah masing-masing. Kepala daerah diminta siaga penuh,” ujar Apriyadi usai rapat.

Apriyadi menegaskan, larangan meninggalkan wilayah ini terutama berlaku untuk perjalanan ke luar negeri. Mendagri secara tegas menyatakan tidak akan memberikan izin kepada kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri selama periode rawan tersebut.

“Tidak boleh meninggalkan tempat, artinya tidak boleh ke luar negeri. Izin itu tidak diberikan oleh Mendagri,” tegasnya.

hadapi ancaman bencana, mendagri instruksikan kepala daerah tak bepergian                            jakarta, koranprabumulihpos.com – pemerintah pusat meningkatkan kewaspadaan nasional menyusul tingginya potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di penghujung tahun.
menyikapi kondisi tersebut, menteri dalam negeri (mendagri) ri prof h m tito karnavian, phd, secara tegas menginstruksikan seluruh kepala daerah di indonesia untuk tidak meninggalkan wilayah tugasnya hingga 15 januari 2026.
instruksi ini disampaikan mendagri dalam rapat virtual bersama seluruh pemerintah daerah, kamis (11/12) sore, yang membahas kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang natal dan tahun baru (nataru).
"pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. prediksi curah hujan tinggi, termasuk potensi banjir rob di beberapa wilayah, harus diantisipasi sejak awal dengan memastikan sumber daya, personel, dan sistem peringatan dini berfungsi optimal," pesan tito karnavian. 
baca juga:sinergi mitra diperkuat, pertamina ep zona 4 tekankan hsse
baca juga:dian eka sari mantan wartawan sumeks raih hadiah motor kahmi sumsel
karena itu, ia meminta para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing dan siap mengambil keputusan bila terjadi kondisi darurat. 
"serta mewanti-wanti agar perjalanan ke luar negeri ditunda pada periode 15 desember 2025 hingga 15 januari 2026, kecuali untuk tugas atas arahan presiden atau kebutuhan medis yang mendesak. kehadiran pemimpin daerah dinilai sangat krusial di tengah potensi bencana dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama nataru," tegasnya. 
asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kesra) pemprov sumsel, dr. h. apriyadi, s.sos., m.si., mengungkapkan bahwa arahan mendagri tersebut bersifat instruktif dan wajib dipatuhi, bukan sekadar imbauan.
“pak mendagri menekankan antisipasi bencana dengan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di wilayah masing-masing. kepala daerah diminta siaga penuh,” ujar apriyadi usai rapat.
baca juga:pemkot prabumulih gelar rakor jelang nataru, sekda: sinergi adalah kunci kondusifitas kota
baca juga:divisi game warner bros merugi, netflix pilih tak masukkan ke nilai akuisisi
apriyadi menegaskan, larangan meninggalkan wilayah ini terutama berlaku untuk perjalanan ke luar negeri. mendagri secara tegas menyatakan tidak akan memberikan izin kepada kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri selama periode rawan tersebut.
“tidak boleh meninggalkan tempat, artinya tidak boleh ke luar negeri. izin itu tidak diberikan oleh mendagri,” tegasnya.
kebijakan ini diambil karena pemerintah pusat membutuhkan kehadiran langsung kepala daerah di wilayahnya masing-masing guna memastikan respons cepat jika terjadi bencana alam maupun situasi darurat lainnya.
menurut mendagri, potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran meningkat signifikan seiring intensitas hujan yang tinggi dan perubahan cuaca ekstrem di akhir tahun.
menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah provinsi sumatera selatan telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, khususnya bencana longsor dan banjir.
baca juga:pemkot prabumulih gelar rakor jelang nataru, sekda: sinergi adalah kunci kondusifitas kota
baca juga:kebakaran maut di jakarta pusat jadi perhatian media dunia
beberapa daerah yang masuk kategori rawan antara lain kabupaten lahat, kota pagaralam, empat lawang, musi rawas utara (muratara), hingga sebagian wilayah ogan komering ulu (oku) selatan.
“pemetaan sudah kita lakukan. jadi antisipasi ini bukan sekadar imbauan, tetapi langkah nyata,” tegas apriyadi yang juga pernah menjabat sebagai penjabat bupati pali dan musi banyuasin.
selain bencana alam, mendagri juga memberikan perhatian serius terhadap kesiapan pemadam kebakaran (damkar) di daerah. arahan ini muncul menyusul insiden kebakaran besar di jakarta yang menyita perhatian nasional.
apriyadi menyebutkan bahwa presiden ri melalui mendagri meminta agar seluruh bangunan bertingkat dievaluasi kembali sistem keselamatan dan sarana pemadam kebakarannya.
“petugas damkar harus diperkuat. ini menjadi perhatian khusus presiden yang disampaikan kepada mendagri,” ujarnya.
saat ditanya soal sanksi bagi kepala daerah yang tetap nekat bepergian ke luar negeri tanpa izin, apriyadi menegaskan bahwa konsekuensinya tidak ringan.
sanksi dapat berupa teguran keras, sanksi administratif, hingga pemberhentian sementara, sebagaimana pernah terjadi pada salah satu kepala daerah di aceh.
“kalau sudah dilarang dan tetap dilakukan tanpa izin, pasti ada sanksinya,” katanya.
terkait penggunaan kendaraan dinas menjelang libur natal dan tahun baru, apriyadi menjelaskan bahwa belum ada aturan khusus di sumsel yang melarang penggunaan kendaraan dinas di dalam daerah.
namun, ia menegaskan bahwa secara etika, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau liburan ke luar daerah.
“asn tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan non-dinas,” tegasnya.
apriyadi memastikan bahwa surat edaran mendagri terkait larangan bepergian telah diterbitkan, dan kembali ditegaskan melalui rapat zoom bersama seluruh kepala daerah.
pemprov sumsel sendiri telah meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh opd serta pemerintah kabupaten/kota, disertai perintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan sesuai kondisi geografis masing-masing daerah.
“kita sudah menyiagakan personel di wilayah yang sudah dipetakan. jika terjadi sesuatu, penanganan harus cepat,” pungkas apriyadi.
dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan kedisiplinan kepala daerah mematuhi arahan pemerintah pusat, pemprov sumsel berharap seluruh wilayah dapat melewati periode akhir tahun dengan aman, serta risiko bencana dapat diminimalkan demi keselamatan masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 14 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan