Riset Membuktikan Sumber Daya & Kurikulum Paling Berpengaruh pada Penyelarasan di SMK

Teks foto: Ketua Tim Kerja Penyelarasan Pendidikan Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Kemendikbudristek, Sulstyo Mukti Cahyono saat sidang doktoral pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Foto dok. MitrasDUDI Kemendik--

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menggencarkan pendidikan vokasi. 

Salah satu keuntungan memilih jenjang pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah setelah lulus bisa langsung bekerja. 

Oleh karena itu, pembelajaran di SMK menekankan pada praktik dan penguatan budaya kerja.

Hanya saja, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran SMK tahun 2022 masih terbilang tinggi, yaitu 9,42 persen. 

BACA JUGA:Formasi 1,6 Juta PPPK 2024 untuk Honorer, Tes Sesama, Tanpa Passing Grade!

Kendati demikian, pengangguran terbuka di jenjang SMK dari tahun sebelumnya mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 4,13 persen. 

Hal itu disebabkan adanya berbagai program dan kebijakan penguatan pendidikan vokasi yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya untuk menyelaraskan proses pembelajaran di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Penyelarasan kemudian menjadi bagian yang krusial untuk mewujudkan relevansi pendidikan vokasi.

Menurut Peneliti yang juga Ketua Tim Kerja Penyelarasan Pendidikan Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Kemendikbudristek, Sulstyo Mukti Cahyono, dua faktor yang paling berpengaruh pada penyelarasan, khususnya di SMK adalah sumber daya serta kurikulum dan pembelajaran.

BACA JUGA:Yuk Konsumsi 7 Minuman Alami Ini Dapat Membersihkan Ginjal

Dia menjelaskan hal tersebut terungkap dari hasil  penelitiannya yang melibatkan survei kepada 705 responden dari berbagai lapisan stakeholder.. 

Populasi penelitian mencakup stakeholder SMK di seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara, sampel penelitian meliputi mitra industri SMK, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan provinsi, dan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah.

Sulstyo menjelaskan kontribusi industri, masyarakat, dan pemerintah dalam pembiayaan operasional menjadi indikator dominan pada faktor sumber daya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan
IKLAN
PRABUMULIHPOSBANNER