Pasang Spanduk Larangan Melintas - Sindiran

//Bentuk Protes Warga Duspra ke Wako - DPRD 

//Wako Bakal Perjuangkan Harga Lama Terkait Pelebaran Jalan

PRABUMULIH – Belasan spanduk protes terpampang di depan rumah warga Dusun Prabumulih sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman, Senin 27 Oktober 2025.

Spanduk tersebut berisi sindiran dan larangan melintas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga DPRD Prabumulih itu menjadi bentuk kekecewaan warga terhadap rencana pembebasan lahan yang dinilai tidak transparan.

Beberapa spanduk bahkan disertai gambar dan humor satir, seperti poster bertema One Piece dengan tulisan “karena ini bukan jalan prioritas”, yang mencerminkan kekecewaan warga terhadap arah kebijakan proyek tersebut.

Salah satu perwakilan warga, Suharta Ucim, mengatakan bahwa masyarakat hanya ingin mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai harga ganti rugi lahan yang beredar di publik.

“Kami heran dari mana muncul angka Rp9 juta per meter itu. Padahal, kami belum pernah diajak bicara sampai ke tahap itu,” ujar Suharta dengan nada kecewa.

Meski kecewa, Suharta menegaskan bahwa warga tetap mendukung program pemerintah kota dalam pembangunan dan pelebaran jalan.

“Kami mendukung keseriusan Pemkot Prabumulih membangun Jalan Jenderal Sudirman. Tapi kami ingin harga yang wajar dan sesuai acuan lama,” jelasnya.

Warga berharap agar penilaian harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tahun 2013 senilai Rp5,36 juta per meter persegi tetap menjadi acuan dasar, dengan penyesuaian wajar sekitar 20–30 persen mengikuti perkembangan nilai tanah saat ini.

Menanggapi maraknya spanduk di kawasan tersebut, Suharta menegaskan bahwa aksi itu bukan bentuk penolakan pembangunan, melainkan ekspresi kekecewaan akibat kurangnya komunikasi antara warga dan pemerintah.

“Itu bentuk protes kami karena ada miskomunikasi. Insyaallah, spanduk itu akan kami turunkan demi kebaikan bersama dan kemajuan Kota Prabumulih,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera menyalurkan anggaran pembebasan lahan tahun ini agar proyek pelebaran dapat berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan membenarkan bahwa pemerintah telah mengundang perwakilan warga Duspra untuk menjelaskan hasil penilaian KJPP terbaru.

“Tadi sudah Cak sampaikan, hasil KJPP yang baru ini justru lebih rendah dibanding sebelumnya,” kata Arlan.

Hasil KJPP terbaru menilai harga tanah hanya sekitar Rp3,3 juta per meter persegi, jauh di bawah penilaian lama yang mencapai Rp5,3 juta.

“Cak akan perjuangkan supaya harga itu bisa sama seperti KJPP yang lama,” tegasnya.

Arlan juga mengaku heran dengan penurunan nilai tersebut karena seharusnya harga tanah meningkat seiring waktu. Ia memastikan pemerintah tetap akan memperjuangkan nilai yang layak bagi warga terdampak.

“Warga sudah lama menantikan pembebasan lahan ini. Insyaallah, Cak akan perjuangkan terus demi masyarakat Prabumulih,” ujarnya.

Proyek pelebaran Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Duspra rencananya akan mencakup 500 hingga 700 meter persegi lahan di sisi kanan jalan arah pasar. Namun, realisasi proyek ini terhambat karena adanya pemotongan anggaran dan perbedaan persepsi harga.

Meski sempat diwarnai aksi protes, baik warga maupun Pemkot Prabumulih menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi bersama. 

Warga berharap proses pembebasan dilakukan dengan adil dan transparan, sementara pemerintah berkomitmen memperjuangkan harga sesuai penilaian lama agar proyek tetap berjalan.(*)