APBN 2026 Rp3.842,7 Triliun Disahkan DPR, Ini Rincian dan Prioritasnya

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 23 Sep 2025 - 17:45

APBN 2026 Rp3.842,7 Triliun Disahkan DPR, Ini Rincian dan Prioritasnya--Foto: Prabupos

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp459,2 triliun (naik Rp4,2 triliun).

Hibah: Rp0,66 triliun (tidak berubah).

Sementara itu, belanja negara naik Rp56,2 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun, dengan alokasi sebagai berikut:

Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun (naik Rp13,2 triliun), terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga Rp1.510,5 triliun (naik Rp12,3 triliun) dan belanja non-K/L Rp1.639,1 triliun (naik Rp0,9 triliun).

Transfer ke daerah (TKD): Rp693 triliun (naik Rp43 triliun).

Asumsi makroekonomi juga disepakati, dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.

Prioritas Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN 2026 disusun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan pengelolaan fiskal yang lebih efisien.

Delapan agenda prioritas meliputi:

Ketahanan pangan Rp164,7 triliun

Ketahanan energi Rp402,4 triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun

Pendidikan Rp769,1 triliun

Kesehatan Rp244 triliun

apbn 2026 rp3.842,7 triliun disahkan dpr, ini rincian dan prioritasnya                            jakarta, koranprabumulihpos.com – dewan perwakilan rakyat (dpr) ri resmi mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun anggaran 2026 menjadi undang-undang.
keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan i tahun sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, jakarta, selasa (23/9/2025).
ketukan palu dari ketua dpr puan maharani menandai pengesahan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara bulat.
postur apbn 2026
dalam dokumen akhir, belanja negara ditetapkan sebesar rp3.842,73 triliun, dengan pendapatan negara rp3.153,58 triliun. defisit anggaran tercatat rp689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (pdb), sementara keseimbangan primer berada di angka rp89,71 triliun.
baca juga:jalintim sumsel rusak parah, herman deru dan bupati banyuasin desak pemerintah pusat percepat perbaikan
baca juga:mendagri tito karnavian larang pejabat dan keluarga pamer kekayaan
pembiayaan anggaran dipatok pada level yang sama dengan defisit, yakni rp689,15 triliun, naik rp50,3 triliun dari usulan awal pemerintah.
ketua badan anggaran dpr, said abdullah, menekankan pentingnya apbn 2026 dalam mendorong pemulihan ekonomi.
“apbn 2026 menjadi senjata fiskal dalam menghadapi tantangan ke depan,” kata said saat menyampaikan laporan banggar di ruang sidang.
rincian pendapatan dan belanja
pendapatan negara diproyeksikan naik rp5,9 triliun menjadi rp3.153,6 triliun, yang terdiri dari:
penerimaan perpajakan: rp2.693,7 triliun (naik rp1,7 triliun) dengan rincian penerimaan pajak rp2.357,7 triliun dan kepabeanan-cukai rp336 triliun.
baca juga:menkeu tolak wacana tax amnesty masuk prolegnas 2025
baca juga:daftar hp xiaomi & redmi yang kebagian update hyperos 3, mulai oktober 2025
penerimaan negara bukan pajak (pnbp): rp459,2 triliun (naik rp4,2 triliun).
hibah: rp0,66 triliun (tidak berubah).
sementara itu, belanja negara naik rp56,2 triliun menjadi rp3.842,7 triliun, dengan alokasi sebagai berikut:
belanja pemerintah pusat: rp3.149,7 triliun (naik rp13,2 triliun), terdiri dari belanja kementerian/lembaga rp1.510,5 triliun (naik rp12,3 triliun) dan belanja non-k/l rp1.639,1 triliun (naik rp0,9 triliun).
transfer ke daerah (tkd): rp693 triliun (naik rp43 triliun).
asumsi makroekonomi juga disepakati, dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah rp16.500 per dolar as.
prioritas pemerintah
menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menjelaskan bahwa apbn 2026 disusun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan pengelolaan fiskal yang lebih efisien.
delapan agenda prioritas meliputi:
ketahanan pangan rp164,7 triliun
ketahanan energi rp402,4 triliun
program makan bergizi gratis (mbg) rp335 triliun
pendidikan rp769,1 triliun
kesehatan rp244 triliun
pembangunan desa, koperasi, dan umkm
pertahanan semesta
akselerasi investasi dan perdagangan
ketua dpr puan maharani menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan hasil kerja sama erat antara legislatif dan eksekutif.
“apakah ruu apbn dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanyanya, yang langsung dijawab serempak “setuju” oleh anggota dewan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 24 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan