Gelombang Tuntutan Mundur Kapolri Listyo Sigit Makin Deras, Tragedi Ojol Tewas Jadi Pemicu

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 07 Sep 2025 - 21:50

Gelombang Tuntutan Mundur Kapolri Listyo Sigit Makin Deras, Tragedi Ojol Tewas Jadi Pemicu--dok mabes

gelombang tuntutan mundur kapolri listyo sigit makin deras, tragedi ojol tewas jadi pemicu                            jakarta, koranprabumulihpos.com – tekanan publik terhadap kapolri jenderal listyo sigit prabowo semakin menguat setelah insiden tragis yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online bernama affan kurniawan. 
affan tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) brimob saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di jakarta, akhir agustus 2025. peristiwa ini sontak memicu gelombang kekecewaan masyarakat yang sudah lama menuntut adanya pembenahan serius di tubuh polri.
tragedi tersebut bukan hanya dianggap sebagai kecelakaan semata, melainkan simbol dari persoalan yang jauh lebih besar: gagalnya reformasi kultural yang selama ini dijanjikan oleh institusi bhayangkara. bagi sebagian pihak, inilah titik kulminasi dari akumulasi kasus kekerasan aparat yang tak kunjung terselesaikan.
publik anggap "polri presisi" gagal menyentuh akar masalah
baca juga:polri tetapkan 7 anggota brimob tersangka dalam kasus tabrakan maut yang menewaskan driver ojol
baca juga:tingkatkan citra polri, polda sumsel asistensi bidang humas polres prabumulih
bambang rukminto, pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies (isess), menilai desakan agar kapolri mundur adalah konsekuensi logis dari rentetan kegagalan reformasi di internal kepolisian.
menurutnya, slogan polri presisi yang digaungkan sejak awal masa jabatan jenderal sigit nyatanya belum mampu mengubah perilaku aparat di lapangan. alih-alih menjadi polisi yang prediktif, responsif, dan transparan, publik justru masih sering melihat wajah represif dari aparat.
“kasus affan kurniawan hanyalah pemantik. masyarakat sudah jenuh dengan pola lama. brutalitas aparat yang terekam jelas di depan mata publik membuat kepercayaan semakin runtuh,” ujar bambang.
ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas kegagalan pembenahan ini tidak bisa hanya dilemparkan kepada anggota di lapangan. sebagai pucuk pimpinan, kapolri seharusnya menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dan bersikap ksatria menghadapi desakan publik.
baca juga:capaskibraka prabumulih 2025 mulai latihan bersama pasukan 45 dari unsur tni-polri
baca juga:kapolri lakukan mutasi besar-besaran, 61 pejabat dimutasi termasuk wakapolri dan kapolda
pelanggaran ham dan sorotan amnesty international
dari sudut pandang hak asasi manusia, peristiwa yang menewaskan affan disebut sebagai bentuk pelanggaran ham berat. direktur eksekutif amnesty international indonesia, usman hamid, mengecam penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan aparat.
“kehilangan nyawa dalam sebuah aksi demonstrasi tidak bisa ditoleransi. negara justru memiliki kewajiban melindungi warganya, bukan sebaliknya. insiden ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjaga hak hidup dan kebebasan berekspresi,” tegas usman.
amnesty mendesak agar pengusutan kasus tidak hanya berhenti pada operator rantis yang ada di lapangan. menurut usman, rantai komando juga harus diperiksa secara transparan, termasuk siapa yang memberi instruksi. “kalau hanya prajurit yang dikorbankan, sementara komando tetap aman, maka publik tidak akan percaya,” tambahnya.
ipw dorong evaluasi menyeluruh
suara kritis juga datang dari indonesia police watch (ipw). ketua ipw, sugeng teguh santoso, menekankan bahwa kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang menumpuk. selama ini, ipw kerap mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari tingkat direktorat, polda, hingga polres.
baca juga:polres prabumulih jadi lokasi riset puslitbang polri soal e-mp dan ketahanan pangan
baca juga:peringatan hut bhayangkara ke-79, wako prabumulih harapkan polri semakin solid - dekat dengan masyarakat
menurut sugeng, tanpa perubahan mendasar dalam sistem pengawasan dan pembinaan internal, reformasi polri hanya akan berhenti sebatas jargon. “publik butuh bukti nyata, bukan lagi sekadar janji,” katanya.
kapolri minta maaf
menanggapi desakan yang semakin kuat, jenderal listyo sigit prabowo akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat. ia menegaskan proses hukum terhadap anggota yang terlibat sedang berjalan dan berjanji akan mengawal jalannya penyelidikan.
namun, mengenai tuntutan agar dirinya mundur, sigit memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. “soal jabatan kapolri adalah hak prerogatif presiden. sebagai prajurit, saya siap kapan saja,” ujar sigit.
pernyataan ini membuat arah kebijakan kini berada di tangan presiden. apakah presiden akan mempertahankan sigit demi stabilitas, atau justru melakukan evaluasi menyeluruh untuk meredam krisis kepercayaan publik terhadap polri.
krisis kepercayaan publik
kasus affan kurniawan hanya menambah panjang daftar insiden yang membuat citra polri terpuruk. fenomena no viral, no justice—di mana sebuah kasus baru ditangani serius setelah viral di media sosial—semakin menegaskan rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
di tengah situasi ini, suara masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga ham kian bulat: pembenahan polri tidak bisa lagi ditunda. reformasi sejati harus dimulai dari pucuk pimpinan.
kini publik menunggu, apakah tragedi yang menelan korban jiwa ini akan menjadi momentum lahirnya perubahan besar di tubuh polri, atau sekadar menjadi catatan hitam yang kembali dilupakan seiring berjalannya waktu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 8 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan