Sejarah dan Sastra Diusulkan Jadi Mapel Wajib, Pakar: Fokus ke Cara Mengajar, Bukan Sekadar Kewajiban

Sejarah dan Sastra Diusulkan Jadi Mapel Wajib, Pakar Sarankan Cara Mengajar yang Fleksibel--

KORANPRABUMULIHPOS.COM – Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tengah dibahas di DPR. Dalam pembahasan itu, Komisi X DPR RI mengusulkan agar mata pelajaran sejarah dan sastra masuk sebagai pelajaran wajib di sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyebut usulan ini selaras dengan komitmen fraksi PDIP yang ingin pendidikan nasional tidak hanya menitikberatkan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan daya imajinasi generasi muda.

“Sejarah dan sastra penting untuk meningkatkan gairah membaca serta kapasitas berpikir imajinatif,” kata Bonnie, Selasa (12/8/2025).

Pakar: Tak Harus Jadi Mapel Wajib

Pengamat pendidikan Bukik Setiawan menilai sejarah dan sastra selama ini kurang mendapat perhatian karena sistem pendidikan terlalu fokus pada ujian dan pasar kerja. Ia menilai kedua bidang ini merupakan fondasi penting untuk memahami masa lalu dan membayangkan masa depan.

Meski demikian, Bukik tidak sepakat jika sejarah dan sastra dijadikan mata pelajaran wajib lewat undang-undang. Menurutnya, kurikulum seharusnya fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan tantangan global dan lokal yang terus berubah.

“Hari ini mungkin relevan sejarah dan sastra, besok bisa teknologi naratif atau etnografi digital,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Pendekatan Alternatif

Bukik menyarankan agar fokus perbaikan pendidikan diarahkan pada peningkatan kapasitas guru dan pemberian ruang bagi siswa untuk belajar secara merdeka. Ia mencontohkan guru yang mengajarkan sejarah dan sastra melalui kisah lokal, karya puisi murid, drama sejarah, hingga diskusi terbuka.

Ia memperkenalkan konsep 5M dari Guru Belajar Foundation, yaitu:

  1. Memanusiakan hubungan

  2. Memahami konsep

  3. Membangun keberlanjutan

  4. Memilih tantangan

  5. Memberdayakan konteks

Menurutnya, yang terpenting bukanlah menambah daftar mata pelajaran wajib, melainkan memastikan proses belajar mengajar berlangsung dengan cara yang relevan dan memanusiakan siswa.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan
IKLAN
PRABUMULIHPOSBANNER