Pengadilan Tinggi Palembang Kuatkan Gugatan Mantan Wabup Muara Enim, Banding Anggota DPRD Sumsel Ditolak

Reporter: Aldo |

Editor: Tedy |

Sabtu , 06 Jan 2024 - 05:01

Pengadilan Tinggi Palembang Kuatkan Gugatan Mantan Wabup Muara Enim, Banding Anggota DPRD Sumsel Ditolak--

MUARA ENIM - Majeling hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadjlan Negeri Palembang terkait gugatan yang diajukan Mantan Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman SH terhadap Anggota DPRD Sumsel H Rizali Kenedi SH MH (Tergugat). Terkait kesepakatan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Sumsel periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di mana disepakati bahwa dalam PAW tersebut keduanya berbagi waktu 2,5 tahun untuk duduk di DPRD Sumsel.

Putusan tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, 20 Desember 2023. yang terdiri dari Efran Basuning,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis S.H.,M.H. dan Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota.

Hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan pertama, menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut.

Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

Tiga, menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.

Kuasa Hukum dari H Nurul Aman SH selaku penggugat, H Taufik Rahman SH MH didampingi Gunawan Apriadi SH MH mengaku senang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Palembang.

“Ini menunjukkan apa yang digugat klien kita (H Nurul Aman) sudah sesuai. Kita menyakini dari awal bahwa banding tergugat di Pengadilan Tinggi Palembang akan ditolak. Hasil ini sesuai dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palemang,” terang Taufik Rahman di Muara Enim, Jumat (5/1/2024).

Masih kata Taufik Rahman pihaknya akan menunggu perkara ini sampai inkrach atau berkekuatan hukum tetap.

Serta berharap tergugat bisa mematuhi keputusan pengadilan. Jika tergugat tidak ingin menjalankan putusan.

“Kami akan mengajukan sita eksekusi harta benda tergugat melalui Pengadilan Negeri Palembang,” papar Taufik Rahman.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mantan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim H. Nurul Aman, S.H menangkan gugatan terhadap H. Rizal Kenedi, S.HM, M.H di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Dalam perkara gugatan terkait ingkar janji Pergantian Antar Waktu (PAW) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel periode 2019-2024.

pengadilan tinggi palembang kuatkan gugatan mantan wabup muara enim, banding anggota dprd sumsel ditolak                            muara enim - majeling hakim pengadilan tinggi palembang pada tingkat banding menguatkan putusan pengadjlan negeri palembang terkait gugatan yang diajukan mantan wakil bupati muara enim h nurul aman sh terhadap anggota dprd sumsel h rizali kenedi sh mh (tergugat). terkait kesepakatan pergantian antar waktu (paw) dprd sumsel periode 2019-2024 dari partai persatuan pembangunan (ppp). di mana disepakati bahwa dalam paw tersebut keduanya berbagi waktu 2,5 tahun untuk duduk di dprd sumsel.
putusan tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat musyawarah majelis hakim pengadilan tinggi palembang pada hari rabu, 20 desember 2023. yang terdiri dari efran basuning,s.h.,m.hum., sebagai hakim ketua, kusnawi mukhlis s.h.,m.h. dan dr.naisyah kadir,s.h.,m.h., masing masing sebagai hakim anggota. 
hasilnya majelis hakim pengadilan tinggi palembang memutuskan pertama, menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut.
baca juga:ambil handphone dan uang orang yang sedang mandi, polisi amankan 2 warga kayuagung
kedua, menguatkan putusan pengadilan negeri palembang nomor 62/pdt.g/2023/pn plg, tanggal 4 oktober 2023, yang dimohonkan banding;
tiga, menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah rp150.000,00.
kuasa hukum dari h nurul aman sh selaku penggugat, h taufik rahman sh mh didampingi gunawan apriadi sh mh mengaku senang bahwa putusan pengadilan tinggi palembang menguatkan putusan dari pengadilan negeri palembang.
“ini menunjukkan apa yang digugat klien kita (h nurul aman) sudah sesuai. kita menyakini dari awal bahwa banding tergugat di pengadilan tinggi palembang akan ditolak. hasil ini sesuai dengan putusan majelis hakim pengadilan tinggi palemang,” terang taufik rahman di muara enim, jumat (5/1/2024).
masih kata taufik rahman pihaknya akan menunggu perkara ini sampai inkrach atau berkekuatan hukum tetap.
baca juga:ambil handphone dan uang orang yang sedang mandi, polisi amankan 2 warga kayuagung
serta berharap tergugat bisa mematuhi keputusan pengadilan. jika tergugat tidak ingin menjalankan putusan.
“kami akan mengajukan sita eksekusi harta benda tergugat melalui pengadilan negeri palembang,” papar taufik rahman.
sebagaimana diketahui sebelumnya, mantan wakil bupati (wabup) muara enim h. nurul aman, s.h menangkan gugatan terhadap h. rizal kenedi, s.hm, m.h di pengadilan negeri (pn) palembang.
dalam perkara gugatan terkait ingkar janji pergantian antar waktu (paw) di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi sumsel periode 2019-2024.
hakim pn palembang mengabulkan gugatan yang disampaikan h. nurul aman terhadap tergugat (rizal kenedi).
putusan tersebut dikeluarkan pn palembang pada rabu 4 oktober 2023.
adapun hasil putusan majelis hakim pengadilan negeri palembang tersebut yakni  mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 
menyatkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini; menyatakan sah perjanjian lisan yang disepakati antara penggugat dan tergugat mengenai pembagian jabatan selaku anggota dprd propinsi sumatera selatan yang disepakati di kantor dpw ppp sumatera selatan palembang tanggal 13 februari 2020.
kemudian  menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi). selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat baik secara materiil; a. penghasilan yang semestinya didapat oleh penggugat apabila tergugat tidak melakukan wanprestasi yaitu penghasilan sebagai anggota dprd propinsi sumatera selatan sejak bulan mei 2022 sampai gugatan ini diajukan yaitu selama 11 bulan sebesar rp 54.166.405 x 11 bulan = rp 595.830.455,- .
kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggugat akibat dari tergugat yang menghalangi penggugat menajadi pengganti antar waktu anggota dprd provinsi sumatera selatan sebesar rp 100.000.000. sehingga total biaya yang harus diganti yakni rp695.830.455.
perkara gugatan ini bermula, di mana h. nurul aman dan rizal kenedi sama-sama calon legislatif (caleg) dari ppp untuk dprd sumsel periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) 6 meliputi kota prabumulih, kabupaten pali, dan kabupaten muara enim.
hasil pemungutan suara, h. nurul aman meraih 13.798 suara dan h. rizal kenedi mendapatkan 14.584 suara.
di mana selisih suara di antara keduanya tidak sampai 3 persen. berdasarkan peraturan dari dpp ppp jika caleg selisih suaranya tidak sampai 3 persen.
maka jabatan di legislatif dibagi dua (masing-masing 2,5 tahun) atau diganti dengan kompensasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
pada 13 februari 2020, terjadi kesepakatan secara lisan antara penggugat dan tergugat untuk bergantian duduk di dprd sumsel dengan sistem paw.
di mana yang akan menjabat dahulu adalah rizal kenedi. kesepakatan lisan tersebut disaksikan oleh ketua dpw ppp sumsel agus sutikno dan pengurus lain di kantor dpw ppp sumsel di jalan rri palembang.
kemudian pada hari itu, juga dibuat surat pengunduran diri dari tergugat, namun tanggalnya belum dibuatkan.
setelah masa waktunya untuk proses paw. ternyata tergugat rizal kenedi tidak mau mundur dan tidak mau di paw dari dprd sumsel.
di mana seharusnya pada maret 2022 lalu, klien kami nurul aman sudah dilantik sebagai paw untuk anggota dprd sumsel. sementara pada 9 maret 2022 rizal kenedi sudah diberhentikan dari ppp.
kemudian, rizal kenedi mengajukan keberatan ke mahkamah partai. karena sudah diberhentikan sebagai anggota ppp, gugatan tersebut ditolak oleh mahkamah ppp.
selanjutnya dia juga mengajukan gugatan ke pn jakarta dan ditolak.
hingga mengajukan kasasi ke mahkamah agung (ma) dan kembali ditolak. dpw ppp sudah mengajukan surat untuk pergantian paw di dprd sumsel.
namun pimpinan dprd tidak memprosesnya dengan alasan masih dalam proses hukum. karena merasa dihambat dalam proses paw di dprd sumsel.
sehingga h nurul aman sh mengajukan gugatan secara hukum ke pengadilan negeri palembang.(enimekspres/*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 6 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan