Pemda Sukses Tekan Kemiskinan Ekstrem, Sri Mulyani Kasih Insentif Rp 750 M

Jakarta - Kementerian Keuangan menyalurkan insentif untuk sederet pemerintah daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan ada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang mendapatkan insentif tersebut.

Insentif diberikan Sri Mulyani dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 yang juga dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin.

BACA JUGA:MUI Keluarkan Fatwa Haram Beli Produk Israel dan Pendukungnya

"APBN #uangkita memberikan isentif (reward) bagi daerah yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan membangun sistem penanganan kemiskinan yang termasuk dalam pendataan yang akurat dan penggunaan anggaran APBD untuk menanggulangi dan memberantas kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (10/11/2023).

Rata-rata alokasi insentif diberikan sebesar Rp 6 miliar per daerah. Alokasi terbesar adalah Rp 7 miliar dan terendah adalah Rp 5,3 miliar. Adapun total insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp 750 miliar.

BACA JUGA:5 Orang Dicekal KPK Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan APD Kemenkes Senilai Rp3,03 Triliun

Para penerima penghargaan insentif fiskal telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350/2023 yang diberikan kepada 7 provinsi terbaik, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Banten.

Kemiskinan Ekstrem Turun

Sri Mulyani juga memaparkan angka kemiskinan ekstrim mengalami penurunan di tahun 2023. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia menuju 0% pada akhir 2024.

"Tingkat kemiskinan ekstrem, pada bulan Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun menjadi 1,12% pada Maret 2023," papar Sri Mulyani.

Menurutnya, untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan koordinasi erat antara seluruh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yaitu dunia usaha, masyarakat, kalangan akademis, dan aktivis sosial lainnya. (*)