Ekonomi Desa Bangkit! Program MBG Ciptakan Lapangan Kerja dan Dorong Pertanian Lokal

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyampaikan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menciptakan 90 ribu lapangan kerja melalui pendirian 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia.

"Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate (lulusan baru)," ujar Tigor dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Tigor menjelaskan bahwa struktur organisasi SPPG akan membutuhkan tiga lulusan sarjana untuk mengisi posisi strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga, usia kira-kira 22-30 tahun yang kita cari," tambahnya.

BACA JUGA:Program MBG di Kota Prabumulih Diawasi Ketat, Cegah Insiden Keracunan Massal

BACA JUGA:Delapan Pasien Keracunan Masih Dirawat: Diduga Konsumsi Program MBG di Kabupaten PALI

Selain membuka peluang kerja bagi lulusan baru, Tigor juga menekankan bahwa Program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini (Program MBG) memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat," tuturnya.

Saat ini, sudah terdapat 1.295 unit SPPG yang berdiri di 38 provinsi. Apabila program ini berjalan secara penuh, maka dibutuhkan sekitar 30 ribu unit SPPG untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun 2025.

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang merumuskan mekanisme penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG.

BACA JUGA:Siswa Keracunan, MBG Dihentikan Sementara

BACA JUGA:Dana MBG Kini Ditransfer Sebelum Jalan

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," ujarnya dalam sesi pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG.

Dadan menegaskan bahwa pendanaan Program MBG telah dijamin oleh pemerintah, namun jumlah tambahan anggaran akan bergantung pada waktu percepatan pelaksanaan program tersebut.