Optimalisasi PAD, Komisi II DPRD - Bapenda Imbau Kendaraan Perusahaan Wajib Plat Prabumulih

optimalisasi pad, komisi ii dprd - bapenda imbau kendaraan perusahaan wajib plat prabumulih prabumulih, koranprabumulihpos.com – untuk menggenjot pendapatan asli daerah (pad), komisi ii dprd kota prabumulih menginisiasi rapat koordinasi bersama badan pendapatan daerah (bapenda) dan pt pertamina hulu rokan (phr) zona 4.  agenda ini berlangsung di ruang rapat badan anggaran dprd prabumulih, rabu 7 mei 2025 dipimpin langsung oleh ketua komisi ii, feri alwi sh mh. rapat strategis tersebut dihadiri lengkap oleh anggota komisi ii, kepala bapenda prabumulih ratih puspa se msi, serta jajaran perwakilan dari phr zona 4.  dalam pertemuan itu, dibahas langkah konkret untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pad melalui kebijakan penggunaan kendaraan dengan plat atau nomor polisi (nopol) prabumulih. baca juga:harap sabar! pelantikan pppk sumsel ditenggat paling lambat satu bulan, ini penyebabnya... baca juga:asn di prabumulih tak masuk kerja 10 tahun, menteri panrb: harus kembalikan gaji feri alwi menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur sumsel terkait kebijakan mutasi kendaraan plat luar daerah yang telah beroperasi lebih dari tiga bulan. “jadi bagi perusahaan maupun masyarakat umum yang memiliki kendaraan plat luar, wajib mutasi menjadi nopol sumsel dan yang khusus di prabumulih wajib seri prabumulih,” ungkapnya saat diwawancarai seusai rapat. ia menambahkan bahwa kolaborasi antara dprd, bapenda, dan phr menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. sosialisasi secara masif kepada seluruh pihak dinilai sangat penting agar aturan ini dipatuhi. “bukan hanya pertamina saja, tapi seluruh perusahaan yang ada di prabumulih wajib mutasi nopol plat prabumulih,” imbuhnya. baca juga:terkait rencana relokasi, hasil sementara 600 pedagang sudah terdata oleh uptd pasar prabumulih baca juga:kurang dari 24 jam, pelaku penusukan depan rm lombok ijo di prabumulih ditangkap! motifnya... dalam rapat tersebut, komisi ii juga meminta agar pertamina turut andil mendorong mitra kerjanya untuk patuh terhadap kebijakan mutasi nopol. “jadi tadi kami meminta pertamina mengintervensi perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan pertamina, agar melakukan mutasi kendaraan dari luar yang beroperasional lebih dari 3 bulan di kota prabumulih menjadi plat prabumulih,” ungkap feri. ia juga menegaskan bahwa pihak pertamina sebenarnya sudah mencantumkan ketentuan tersebut dalam kontrak kerja dengan para rekanan. “salah satu syaratnya seperti itu, pertamina sudah mewajibkan menggunakan plat prabumulih. tapi kita lihat masih ada yang plat luar, makanya kita tekankan kepada pertamina agar lebih diawasi,” ujarnya lagi. selain meminta dukungan dari pertamina, feri juga mendorong bapenda untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat dan perusahaan terkait kewajiban ini. “tadi kita minta bapenda agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi,” tambahnya. senada dengan hal itu, kepala bapenda kota prabumulih, ratih puspa se msi, menyampaikan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan bersurat kepada perusahaan-perusahaan. “kita akan sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat umum,” kata ratih. dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha, diharapkan kebijakan ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kemandirian fiskal kota prabumulih.(*)

Tag

• # plat prabumulih
• # optimalisasi pad
• # komisi ii dprd prabumulih
• # badan pendapatan daerah
• # pt pertamina hulu rokan zona 4
• # rapat koordinasi
• # kota prabumulih

Share

• 
• 
• 
• 
•