Dana MBG Kini Ditransfer Sebelum Jalan

“Kami harus hati-hati. Jangan sampai niat baik ini malah berujung pada kekacauan administratif di lapangan. Maka, kami pilih waktu transisi pasca-Lebaran, saat aktivitas masih belum sepenuhnya normal, untuk melakukan penyesuaian,” katanya.

Mulai tanggal 14 April 2025, seluruh SPPG kembali beroperasi penuh dengan skema uang muka. Setiap unit layanan kini mendapatkan dana secara berkala dalam periode setiap 10 hari, dan hanya unit yang telah menerima dana tersebut yang diperbolehkan memberikan layanan.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2025, Solusi Gizi Sehat untuk Indonesia

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SMKN 2 Palembang

“Tanpa uang muka, SPPG tidak boleh beroperasi,” ujar Dadan tegas. Ia menambahkan bahwa pengawasan akan diperketat melalui sistem pelaporan digital yang langsung terintegrasi dengan dashboard pusat BGN.

Saat ditanya mengenai laporan dugaan penyimpangan dana MBG di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, Dadan tidak menampik bahwa telah terjadi ketidaksesuaian di tingkat pelaksana. Kasus tersebut melibatkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang merupakan salah satu mitra penyedia layanan SPPG.

Menurut Dadan, kasus tersebut adalah masalah internal antara yayasan dan mitra kerjanya. Namun, BGN tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan menegakkan prinsip akuntabilitas.

“Dana dari kami telah disalurkan sesuai prosedur dan melalui jalur resmi, yaitu transfer ke rekening Virtual Account atas nama yayasan yang bersangkutan. Jika kemudian ditemukan praktik yang melanggar aturan dalam pelaksanaannya, tentu akan kami evaluasi dan serahkan pada aparat terkait jika perlu,” pungkas Dadan.

BACA JUGA:Prabowo Tekankan Hemat Biaya Perjalanan Dinas, Dana Bisa Untuk Bendungan dan Makan Bergizi

BACA JUGA:PGN dan BGN Kolaborasi untuk Program Makan Bergizi Gratis: Langkah Nyata Menuju Indonesia Sehat

Program Makan Bergizi Gratis sendiri telah dijalankan secara nasional sejak 2023 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran utama program ini adalah anak-anak usia sekolah dasar, balita stunting, ibu hamil, dan masyarakat di daerah rawan pangan.

Hingga awal 2025, BGN mencatat telah lebih dari 6.500 SPPG beroperasi di 34 provinsi, dengan jangkauan layanan mencapai lebih dari 4 juta penerima manfaat setiap bulannya. BGN juga menggandeng Kementerian Pendidikan, Dinas Kesehatan, organisasi masyarakat, hingga pihak swasta dalam pelaksanaan program.

Ke depan, BGN juga merencanakan integrasi sistem pembayaran MBG dengan aplikasi pemantauan gizi digital bernama SIGIZI yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan akhir. 

Dengan integrasi tersebut, proses pemantauan pemberian makanan, status gizi penerima, hingga efektivitas penggunaan dana akan menjadi lebih real time dan berbasis data.(*)