BPJS Kesehatan Tanpa Kelas: Bagaimana Perubahan Iuran di 2025?

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 29 Jan 2025 - 20:26

BPJS Kesehatan Kartu Indonesia Sehat--Bpjs

bpjs kesehatan tanpa kelas: bagaimana perubahan iuran di 2025?                            koranprabumulihpos.com - pada tahun 2025, tepatnya pada bulan juli, pemerintah akan menghapus sistem kelas dalam bpjs kesehatan yang selama ini terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3. 
sebagai gantinya, sistem baru yang dinamakan kelas rawat inap standar (kris) akan diterapkan. perubahan ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai penyesuaian iuran bulanan yang akan diberlakukan.
penyesuaian tarif iuran bpjs kesehatan ini sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. 
namun, besaran iuran yang tepat belum diatur dalam peraturan tersebut. pasal 103b ayat (8) dalam perpres 59/2024 hanya memberikan tenggat waktu sampai 1 juli 2025 bagi presiden joko widodo untuk menetapkan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan.
baca juga:pemerintah sediakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua warga, tanpa harus jadi peserta bpjs
baca juga:daftar penyakit yang tidak ditanggung bpjs kesehatan 
selama masa transisi, ketentuan mengenai iuran bpjs kesehatan yang berlaku tetap merujuk pada perpres nomor 63 tahun 2022. dalam peraturan tersebut, iuran bpjs kesehatan dibedakan berdasarkan beberapa kategori peserta, antara lain:
1. peserta penerima bantuan iuran (pbi): iuran untuk peserta ini dibayarkan oleh pemerintah.
2. peserta pekerja penerima upah (ppu):
bagi ppu yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti pns, tni, polri, dan pejabat negara, iuran adalah 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
untuk ppu yang bekerja di bumn, bumd, dan sektor swasta, iuran juga sebesar 5%, dengan pembagian 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
baca juga:baru 1,3 juta pekerja di sumsel terlindungi bpjs ketenagakerjaan
baca juga:jangan lewatkan! bpjs kesehatan buka kesempatan karier baru di desember 2024
3. keluarga tambahan ppu: bagi anggota keluarga tambahan ppu (seperti anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, atau mertua), iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan akan dibayar oleh pekerja penerima upah.
4. peserta pekerja bukan penerima upah (pbpu) atau bukan pekerja: iuran untuk peserta kategori ini dihitung secara terpisah. beberapa rincian yang tercantum dalam perpres 63/2022 adalah sebagai berikut:
kelas iii: rp 42.000 per orang per bulan.
kelas ii: rp 100.000 per orang per bulan.
kelas i: rp 150.000 per orang per bulan.
untuk peserta kelas iii, dalam periode juli hingga desember 2020, iuran yang dibayar peserta adalah rp 25.500, dengan sisa rp 16.500 ditanggung oleh pemerintah. mulai januari 2021, iuran untuk kelas iii meningkat menjadi rp 35.000, dengan bantuan pemerintah sebesar rp 7.000.
5. veteran dan perintis kemerdekaan: iuran untuk kelompok ini ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pns golongan iii/a dengan masa kerja 14 tahun, yang dibayarkan oleh pemerintah.
baca juga:gampang dan cepat! begini cara cek kepesertaan bpjs kesehatan lewat nik
baca juga:bpjs kesehatan sosialisasikan jkn ke kpps
selain itu, pembayaran iuran bpjs kesehatan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan. mulai 1 juli 2016, tidak ada denda keterlambatan pembayaran, kecuali jika peserta mendapatkan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan diaktifkan kembali. 
dalam hal ini, denda dikenakan berdasarkan biaya diagnosa rawat inap, dengan maksimum denda mencapai rp 30.000.000. untuk peserta ppu, pembayaran denda ditanggung oleh pemberi kerja.
secara keseluruhan, meskipun sistem kelas bpjs kesehatan akan dihapus, besar kemungkinan bahwa tarif yang akan diterapkan dalam sistem kris tidak akan jauh berbeda dari skema yang berlaku sebelumnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan