UMK Muara Enim 2025 Ditetapkan Rp3,8 Juta

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 26 Dec 2024 - 20:13

Kabupaten Muara Enim--Muara Enim

MUARA ENIM, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 sebesar Rp3.863.417.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 6,5% dibandingkan dengan UMK tahun 2024 yang hanya sebesar Rp3.627.622.

Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Muara Enim, seiring dengan perkembangan ekonomi dan inflasi yang terjadi.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, M Zulfachri Andri, SH, MH, menjelaskan bahwa penetapan UMK Muara Enim 2025 tersebut telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Nomor 938/KPTS/DISNAKERTRANS/2024. Keputusan ini mengatur besaran UMK yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Menurut Andri, keputusan ini juga merupakan bagian dari penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum, yang memberikan pedoman bagi Gubernur untuk menetapkan UMK di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Gubernur Sumsel dapat menetapkan UMK setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang sudah melakukan perhitungan.

Dalam hal ini, Bupati Muara Enim melalui surat tertanggal 13 Desember 2024, dengan Nomor 500.15/1295/Disnakertrans-4/2024, telah mengusulkan besaran UMK untuk Muara Enim sebesar Rp3.863.417, yang lebih tinggi 6,5% dari UMK tahun 2024.

Menurut Andri, penetapan UMK ini telah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi, kondisi ekonomi daerah, dan pertumbuhan sektor-sektor penting di Kabupaten Muara Enim.

"Kami berusaha menjaga agar upah yang diterima oleh pekerja sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini. Kenaikan UMK yang lebih tinggi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja," ujarnya.

Andri juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan ini bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Muara Enim. "Kami meminta seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan memastikan bahwa semua pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Menurut Andri, UMK yang baru ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK yang ditetapkan, dilarang menurunkan gaji karyawan mereka.

Keputusan Gubernur Sumsel ini tidak hanya berlaku untuk sektor formal, tetapi juga untuk seluruh sektor yang ada di Kabupaten Muara Enim.

umk muara enim 2025 ditetapkan rp3,8 juta                            muara enim, koranprabumulihpos.com – pemerintah kabupaten muara enim telah menetapkan upah minimum kabupaten (umk) untuk tahun 2025 sebesar rp3.863.417. 
angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 6,5% dibandingkan dengan umk tahun 2024 yang hanya sebesar rp3.627.622. 
kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di kabupaten muara enim, seiring dengan perkembangan ekonomi dan inflasi yang terjadi.
plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten muara enim, m zulfachri andri, sh, mh, menjelaskan bahwa penetapan umk muara enim 2025 tersebut telah sesuai dengan keputusan gubernur sumatera selatan (sumsel) nomor 938/kpts/disnakertrans/2024. keputusan ini mengatur besaran umk yang berlaku mulai 1 januari 2025. 
baca juga:mengenal lebih dekat proses pernikahan adat yang ada di kota tertua palembang
baca juga:tak hanya aesan gede, ternyata ini 5 pakaian adat sumatera selatan
menurut andri, keputusan ini juga merupakan bagian dari penerapan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum, yang memberikan pedoman bagi gubernur untuk menetapkan umk di masing-masing kabupaten/kota.
berdasarkan ketentuan yang berlaku, gubernur sumsel dapat menetapkan umk setelah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan kabupaten/kota yang sudah melakukan perhitungan. 
dalam hal ini, bupati muara enim melalui surat tertanggal 13 desember 2024, dengan nomor 500.15/1295/disnakertrans-4/2024, telah mengusulkan besaran umk untuk muara enim sebesar rp3.863.417, yang lebih tinggi 6,5% dari umk tahun 2024.
menurut andri, penetapan umk ini telah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi, kondisi ekonomi daerah, dan pertumbuhan sektor-sektor penting di kabupaten muara enim. 
"kami berusaha menjaga agar upah yang diterima oleh pekerja sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini. kenaikan umk yang lebih tinggi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja," ujarnya.
andri juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan ini bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di muara enim. "kami meminta seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan memastikan bahwa semua pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya. 
menurut andri, umk yang baru ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. bagi perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan umk yang ditetapkan, dilarang menurunkan gaji karyawan mereka.
keputusan gubernur sumsel ini tidak hanya berlaku untuk sektor formal, tetapi juga untuk seluruh sektor yang ada di kabupaten muara enim. 
"kami berharap dengan adanya kenaikan umk ini, dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. selain itu, kami juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan fasilitas yang lebih baik," imbuh andri.
dengan diberlakukannya keputusan gubernur nomor 938/kpts/disnakertrans/2024, maka keputusan gubernur sebelumnya, yakni nomor 909/kpts/disnakertrans/2023 tentang umk 2024, dicabut dan tidak berlaku lagi. 
keputusan ini akan mulai berlaku pada 1 januari 2025, namun jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, pihak terkait akan melakukan perbaikan dan pembaruan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
andri menjelaskan bahwa kenaikan umk muara enim ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi (ump) sumsel. hal ini karena muara enim telah memiliki dewan pengupahan kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan besaran umk secara mandiri. 
"kenaikan umk muara enim memang lebih tinggi dibandingkan dengan ump provinsi sumsel, karena kami memiliki dewan pengupahan sendiri yang berperan aktif dalam penetapan upah. kenaikan ini sudah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja," jelasnya.
pemerintah kabupaten muara enim juga telah mengingatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pengusaha maupun pekerja, untuk mematuhi ketentuan ini. bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan umk ini, baik pengusaha maupun pekerja diharapkan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak pengawas ketenagakerjaan setempat. 
"jika ada perusahaan yang tidak mematuhi keputusan ini, kami minta agar pekerja atau pihak terkait segera melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan di wilayah muara enim, agar tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat segera ditindaklanjuti," ujar andri.
sementara itu, pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten muara enim akan segera menyampaikan informasi terkait keputusan ini kepada kementerian ketenagakerjaan republik indonesia dan instansi terkait lainnya, agar implementasi umk muara enim 2025 berjalan dengan lancar.
dengan demikian, keputusan ini menjadi langkah penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kabupaten muara enim, sekaligus memastikan bahwa hak-hak pekerja di daerah tersebut terlindungi dan dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 27 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan