Rp504 Triliun untuk Pendidikan di APBN 2024

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa hingga 30 November 2024, pemerintah telah merealisasikan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp504 triliun.

"Anggaran pendidikan merupakan bagian dari investasi untuk kemajuan publik, yang pada gilirannya mendukung daya saing bangsa," kata Suahasil di Jakarta, Minggu.

Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program, dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp171,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp317 triliun, serta pembiayaan yang tercatat Rp18,1 triliun.

Lebih lanjut, dia merinci bahwa dana APBN untuk pendidikan yang disalurkan melalui BPP memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjangkau 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 55.809 penerima.

BACA JUGA:Kilang Balikpapan Ditarget Selesai Juni 2025

BACA JUGA:Pertamina Retail Perluas Bisnis Non-Fuel, Buka Bright Cafe di Balikpapan

Selain itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diterima oleh 9,4 juta siswa di 55.084 sekolah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 perguruan tinggi, serta tunjangan profesi bagi guru non-pegawai negeri sipil (PNS) yang diberikan kepada 652.500 guru, dan tunjangan profesi dosen (TPD) untuk 79.700 dosen.

Pada sektor TKD, bantuan tersebut meliputi BOS untuk 43,7 juta siswa di 46.700 satuan pendidikan, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk 6,2 juta peserta didik di 3.611 satuan pendidikan PAUD, serta rehabilitasi 5.404 ruang kelas. Selain itu, gaji, tunjangan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tunjangan Fungsional (Tamsil) juga diberikan kepada 1,58 juta guru, serta bantuan untuk 109 museum.

Melalui pembiayaan, APBN juga mendukung dana abadi pendidikan LPDP untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang melanjutkan studi S2 dan S3, baik di dalam maupun luar negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran untuk tahun 2025. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan India, yang lebih mengutamakan sektor pertahanan dalam APBN mereka.

"Alokasi terbesar di Indonesia adalah untuk pendidikan. Kami menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, karena melalui pendidikan dan layanan kesehatan, kita yakin dapat mengatasi masalah kemiskinan," kata Presiden Prabowo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/12).