Usai Penataran, Menteri LH Tancap Gas Atasi Masalah Sampah di Ibu Kota

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, langsung mengambil tindakan untuk menangani masalah pengelolaan sampah di DKI Jakarta setelah mengikuti penataran dengan Presiden Prabowo Subianto.

Usai acara yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Menteri Hanif langsung menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu sore.

"Saya sangat memahami isu ini. Kami akan melaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, karena masalah pengelolaan sampah di Bantargebang sudah di luar kemampuan pemerintah provinsi," jelas Menteri Hanif, yang didampingi oleh tiga Direktur Jenderal Kementerian.

TPST Bantargebang, yang merupakan aset DKI Jakarta, kini sudah melampaui kapasitas, dengan limbah yang terus masuk meski area pembuangan telah diperluas hingga 117,5 hektare.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, lebih dari 55 juta ton sampah telah menumpuk di TPST tersebut, dengan volume masuk harian mencapai 7.500 hingga 8.000 ton dari Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil beberapa langkah strategis dalam kolaborasi dengan pemerintah provinsi.

Hanif menyebutkan, dalam waktu dekat, kementeriannya akan merumuskan regulasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah yang dihasilkan oleh industri makanan dan minuman.

Data menunjukkan bahwa sekitar 49-50 persen dari total sampah yang ada merupakan limbah makanan, sementara sisanya terdiri dari sampah plastik dan kertas.

"Kami akan berupaya mengolah limbah makanan menjadi kompos, meskipun saat ini jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, tidak boleh ada food waste yang masuk ke TPST Bantargebang," tegasnya, menambahkan bahwa penggunaan maggot untuk mengurai limbah makanan adalah salah satu metode yang sedang dipertimbangkan bersama pemerintah provinsi.

Menteri Hanif juga mengungkapkan kesiapannya untuk meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan memastikan pembangunan pabrik refused derived fuel (RDF) di Bantargebang, dengan melibatkan kementerian, lembaga terkait, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

Saat ini, TPST Bantargebang memiliki PLTSa dengan kapasitas 1.000 ton per hari dan dapat menghasilkan listrik sebesar 700 KWh. Sementara itu, pembangunan RDF Plant yang bertujuan untuk mengolah sampah menjadi briket pengganti batu bara baru mencapai 55 persen.(*)

"Walaupun ibu kota akan pindah ke IKN, Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan di Indonesia. Karena itu, kami akan segera menuntaskan masalah ini, dimulai dari pengelolaan sampah," tambahnya.