Memperkuat Pendapatan Daerah di Sumatera Selatan

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 23 Oct 2024 - 20:44

Memperkuat Pendapatan Daerah di Sumatera Selatan--prabupos

memperkuat pendapatan daerah di sumatera selatan                            palembang, koranprabumulihpos.com - penjabat gubernur sumatera selatan, elen setiadi, s.h., m.s.e., menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi sumsel dan 17 kabupaten/kota di wilayah tersebut. 
acara ini berlangsung pada selasa, 22 oktober 2024, di ballroom hotel novotel palembang.
kerjasama ini berfokus pada implementasi pajak kendaraan bermotor (pkb), biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), dan pajak mineral bukan logam dan bantuan (mblb). ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi pengelolaan pajak daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
dalam sambutannya, elen setiadi menekankan bahwa perjanjian ini adalah strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sumsel. dia menyatakan pentingnya memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.
baca juga:peringatan hari santri 2024: menghubungkan perjuangan untuk masa depan
baca juga:sosialisasikan pilkada pada pemilih pemula di sman 1 indralaya utara melalui nonton bareng 
“kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan optimal, transparan, dan akuntabel. kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan pendataan, pemungutan, dan pengawasan pajak kendaraan bermotor,” jelas elen.
elen juga menekankan bahwa kendaraan bermotor merupakan sumber utama penerimaan pajak daerah. oleh karena itu, kerjasama erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan.
menurutnya, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (pad), sehingga memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan. elen juga mencatat bahwa sumsel adalah salah satu dari empat provinsi di indonesia yang telah menyelesaikan peraturan gubernur terkait opsen pkb, bbnkb, dan mblb.
provinsi ini juga termasuk dalam 12 provinsi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pajak ini dengan kabupaten/kota. 
baca juga:debat kandidat pilkada muara enim, massa dibatasi 35 orang
baca juga:bawaslu temukan 18 kasus pelanggaran pilkada 2024 di sumsel
“dengan kerjasama ini, kami berharap penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat segera terealisasi dan digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah,” tambahnya.
direktur pendapatan daerah kementerian dalam negeri, hendriwan, memberikan apresiasi terhadap langkah sumsel dalam mengimplementasikan opsen pkb, bbnkb, dan mblb. 
dia menekankan bahwa langkah ini akan mempercepat proses penerimaan pajak di daerah tanpa harus menunggu pembagian hasil yang rumit.
“perjanjian kerjasama ini diharapkan mempercepat proses bagi hasil penerimaan pajak. ini memungkinkan penerimaan pajak langsung dibagi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar hendriwan.
baca juga:truk batubara terguling menimpa rumah di muara enim
baca juga:kasus bullying di sekolah muara enim viral, polsek lawang kidul sukses mediasi
ia menjelaskan bahwa besaran opsen pkb dan bbnkb akan ditetapkan oleh gubernur dan dicantumkan dalam surat ketetapan pajak daerah (skpd), di mana wajib pajak akan membayar pajak terutang sesuai skpd tersebut.
dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pkb dan bbnkb, hendriwan mendorong pemerintah provinsi untuk terus bersinergi dengan kabupaten/kota. sinergi ini diharapkan mencakup pendanaan untuk pemungutan pajak serta penguatan kerjasama di lapangan.
sekretaris daerah provinsi sumsel, drs. h. edward candra, m.h., melaporkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah berupaya keras mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama pkb, bbnkb, dan mblb. sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022, pajak-pajak ini akan mulai berlaku pada 5 januari 2025.
hingga 30 september 2024, realisasi pkb mencapai rp871,179 miliar dari target rp1,198 triliun, sedangkan realisasi bbnkb mencapai rp813,215 miliar dari target rp1,084 triliun. ini menunjukkan kontribusi signifikan pkb dan bbnkb terhadap pad, dengan pajak daerah mencapai 72,96% dari pad.
kerjasama ini mendapat dukungan penuh dari kepala daerah setempat, yang berharap pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan pajak mineral bukan logam dapat lebih efisien, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. 
para kepala daerah juga diminta untuk segera menyusun peraturan bupati/walikota sebagai bentuk sinergi kebijakan dan pendanaan terkait pajak mblb, untuk memperkuat regulasi di tingkat kabupaten/kota.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 24 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan