BANYUASIN, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin, M Farid, menyatakan keprihatinan mengenai ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Ungkapan ini disampaikan Farid dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 pada hari Senin, 12 Agustus 2024.
Farid menjelaskan bahwa sekitar 86,71% dari total pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin berasal dari dana transfer. Persentase ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana dari luar daerah.
Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin hanya memberikan kontribusi sebesar 13,29% terhadap total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa PAD masih memberikan kontribusi yang terbatas meskipun Kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah dan potensi pendapatan yang cukup besar
BACA JUGA:Fokusmaker SOKSI: Bahlil Lahadalia Ideal untuk Melanjutkan Kepemimpinan Partai Golkar
BACA JUGA:Antusiasme Tinggi: 50 Ribu Pelajar Sumut Daftar Jadi Relawan PON 2024
“Ketergantungan Kabupaten Banyuasin pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih cukup tinggi,” kata Farid.
Dia menambahkan bahwa ketergantungan ini memengaruhi kemampuan dalam merancang anggaran daerah. Sebagian besar dana transfer yang diterima Kabupaten Banyuasin adalah specific grant, yang penggunaannya telah ditetapkan. Hal ini membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Farid mengakui bahwa ketergantungan ini menjadi tantangan dalam pengembangan daerah. Dengan dana yang terbatas dan alokasi yang telah ditetapkan, pemerintah daerah memiliki sedikit ruang untuk merancang program pembangunan.
“Masalah ini merupakan kendala serius dalam pengembangan daerah,” tambah Farid.
BACA JUGA:Kemenkeu: Insentif PPN DTP Dorong Pembelian 22.449 Rumah pada Semester I 2024
BACA JUGA:Resep Selendang Mayang, Hidangan Tradisional yang Mudah dan Nikmat
Untuk mengatasi hal ini, Farid menekankan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertekad untuk lebih aktif dalam menggali potensi lokal guna meningkatkan PAD, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer serta memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kita harus berusaha mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Dengan meningkatkan PAD, kita bisa lebih mandiri dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Farid.
Ke depan, Pemkab Banyuasin akan fokus pada strategi untuk memperkuat pendapatan lokal, termasuk pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin.