PRABUMULIH, KORANPABUMULIHPOS.COM – Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (Ponpes NU) yang terletak di Desa Muara Sungai, Kota Prabumulih, saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa penurunan jumlah santri baru.
Kondisi ini disinyalir akibat dari dampak semakin banyaknya Sekolah Negeri dalam menjaring peserta didik baru pada Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Pimpinan Ponpes NU, Ustadz Munzir Damiri, kepada Prabumulih Pos, sepasa 1 juli 2025 menyampaikan bahwa tren penurunan santri ini sangat terasa dua tahun terakhir ini.
“Dulu setiap tahun ajaran baru kami bisa menerima puluhan santri baru, tapi sekarang jumlahnya jauh menurun,” kata Munzir.
BACA JUGA:Polres Prabumulih Gelar Syukuran HUT Bhayangkara ke-79 Sekaligus Bagi Hadiah Pemenang Lomba
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kelangsungan pendidikan pesantren. Dengan jumlah santri yang sedikit, tentunya akan berpengaruh pada kekurangan jam mengajar guru.
Padahal menurut Ustadz Munzir, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karn pendidikan di pesantren tidak hanya soal ilmu agama, tetapi juga pembentukan kepribadian dan moralitas.
Oleh karena itu, ia berharap pesantren bisa mendapatkan dukungan yang seimbang dari pemerintah, sehingga keberadaan pondok pesantren di Kota Prabumulih juga mendapatkan perhatian yang sama dari Pemerintah.
Menurutnya, penerapan kuota penerimaan siswa baru yang didominasi oleh sekolah negeri, harus dibarengi dengan kebijakan yang tidak mematikan lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren.
BACA JUGA:Sosialisasikan Usaha Hulu Migas Melalui Pendidikan Dasar Bela Negara
BACA JUGA:Peringatan 1 Muharram di Prabumulih, Wakil Wali Kota Serukan Perbaikan Diri
"Kami bukan ingin bersaing, tapi ingin ada keberpihakan agar pesantren juga tetap hidup dan berkembang,” tegasnya.
Kondisi ini turut berdampak pada operasional ponpes. Dengan minimnya santri, banyak program pendidikan dan kegiatan pembinaan yang tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya.
Ustadz Munzir pun berharap agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, dapat merancang regulasi atau dukungan afirmatif bagi pesantren. Minimal kuota yang telah disepakati harus dijadikan acuan dalam proses SPMB.
“Kami butuh perhatian dan solusi nyata, bukan sekadar formalitas. Sehingga para guru yang menggantungkan hidup disini bisa dipertahankan,” tambahnya.