PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kota Prabumulih turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Agenda utama dalam rapat ini adalah mempercepat pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 2025.
Rapat daring ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., yang didampingi oleh Asisten II Setda Prabumulih, Drs. H. Muhammad Ali, M.Si. Sejumlah pejabat Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta instansi lainnya juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan arahan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025, yang menetapkan target pembentukan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh tanah air.
BACA JUGA:Bukan Hibah, Tapi Solusi! Pemerintah Kucurkan Rp250 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih
BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Siap Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja di Seluruh Indonesia
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan laju inflasi di daerah, meningkatkan kemandirian ekonomi di level desa dan kelurahan, serta mendorong pembangunan yang merata dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis koperasi rakyat.
"Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi terintegrasi di setiap desa atau kelurahan, dengan memaksimalkan potensi lokal yang ada, " kata Franky Nasril.
Fungsi utamanya mencakup penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, pendirian klinik desa untuk layanan kesehatan dasar, pembiayaan mikro melalui simpan pinjam bagi UMKM, pembangunan fasilitas cold storage untuk menjaga mutu produk pertanian dan perikanan, serta penyediaan jasa logistik dan distribusi hasil produksi lokal.
Inisiatif pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya menitikberatkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga menekankan pada peran serta aktif masyarakat.
Pemerintah desa dan kelurahan diharapkan menjadi motor penggerak dalam membentuk koperasi ini dengan melibatkan warga secara menyeluruh.
BACA JUGA:Kota Prabumulih berharap Bisa Baik Tingkat KLA Madya
BACA JUGA:Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan, Berikan Dampak Pada Ekonomi Global
"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta kemandirian ekonomi lokal, partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap koperasi, serta terbentuknya ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan, ” tukasnya.
Sementara itu, di salah satu kepala desa di Kota Prabumulih menuturkan saat ini Koperasi Merah Putih masih dalam proses.