KORANPRABUMULIHPOS.COM - Setelah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan mengenai langkah politik selanjutnya.
Beberapa spekulasi muncul terkait kemungkinan Jokowi bergabung dengan partai politik lain atau bahkan mendirikan partai baru.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya pada Jumat, 20 Desember 2024, menyatakan bahwa Golkar selalu terbuka untuk menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan syarat mereka tetap mematuhi aturan yang berlaku.
"Kami menghormati setiap keputusan pribadi dan selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, sepanjang tidak melanggar peraturan," ujarnya.
BACA JUGA:Usai Dipecat PDIP, Jokowi Didorong Untuk Mendirikan Partai Baru: Buktikan Kemampuan Tanpa PDIP
BACA JUGA:PDI Perjuangan Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi dan Gibran
Bahlil juga menegaskan bahwa tujuan utama dalam berpolitik adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. "Demokrasi adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, dan untuk memperbaiki pendidikan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu yang paling penting," ungkapnya.
Selain itu, Bahlil menyampaikan bahwa sistem politik yang ada di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. "Sistem yang ada harus mencerminkan kebutuhan dan kondisi Indonesia, bukan hanya mengikuti pola-pola yang ada di negara lain," jelasnya.
Ketua Golkar itu menambahkan bahwa selama langkah politik yang diambil tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka tidak ada masalah. "Selama tidak melanggar aturan yang sudah ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dianggap sebagai anggota kehormatan Golkar.
BACA JUGA:Bertemu Jokowi, Effendi Simbolon Dipecat PDIP, Tapi Tak Masalah Jika Temui Prabowo
BACA JUGA:Prestasi 10 Tahun Jokowi: 1.235 Kilometer Jalan Tol yang Mengubah Sumatera
Pernyataan tersebut muncul menyusul keluarnya Jokowi dari PDIP, di mana Golkar memandangnya sebagai negarawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa.
Derek menjelaskan bahwa Golkar telah mendukung Jokowi sejak 2014, dan oleh karena itu, tidak perlu adanya keanggotaan resmi seperti pada umumnya.
"Jokowi adalah negarawan, jadi tidak perlu melalui prosedur administratif seperti anggota biasa. Di Golkar, ada dua jenis anggota: anggota biasa dan anggota kehormatan. Jokowi termasuk dalam kategori anggota kehormatan," tutupnya.(*)