PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) baru-baru ini mengadakan uji coba program makan bergizi gratis di SMK Negeri 2 Palembang untuk tingkat SMA/SMK pada Kamis, 13 Desember 2024.
Saat berada di lokasi, para siswa tampak menikmati hidangan yang telah disiapkan sebagai bagian dari simulasi program makan bergizi gratis tersebut.
Di antaranya, menu yang disajikan mencakup nasi putih dengan lauk ayam goreng tepung, lele goreng, telur mata sapi, sayur capcay, pisang, dan air mineral. Salah seorang siswa, Rara, menyatakan, "Ya lumayanlah, Kak."
Kepala SMK Negeri 2 Palembang, H Suparman SPd MSi, menyampaikan bahwa menu yang disediakan mengikuti ketentuan yang mendukung program makan bergizi gratis ini. Ia juga menambahkan, meskipun sekolah siap mendukung program tersebut, masalah yang dihadapi adalah soal dana.
BACA JUGA:Cisumdawu Twin Tunnel: Terowongan Tol Kembar Pertama dan Terpanjang di Indonesia
BACA JUGA:Mewah dan Eksklusif: iPhone 16 Pro Max dengan Mahkota Emas 18 Karat
"Di SMK Negeri 2 Palembang ada sekitar 2.500 siswa. Jika dihitung dengan biaya Rp10 ribu per siswa, maka dana yang dibutuhkan per hari mencapai Rp25 juta," ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa perhitungan biaya tahunan akan jauh lebih besar. "Kami masih menunggu peraturan yang jelas mengenai hal ini. Kami tidak mungkin menggunakan dana sekolah atau uang komite untuk hal ini," tegasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi SH MSE, mengatakan bahwa pihak sekolah sudah siap untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Namun, ia menekankan bahwa untuk teknis pelaksanaannya, mereka masih menunggu petunjuk serta regulasi dari pemerintah pusat. "Kami menunggu petunjuk dari pusat terkait mekanisme dan anggaran. Jika ada dukungan dari Pemda, kami juga akan menyesuaikan," ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang juga memimpin kunjungan ini, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan adalah untuk memeriksa kesiapan sekolah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2025. "Kami diberi tugas untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah terkait hal ini," jelasnya.
Dalam kunjungannya, Rifqinizamy juga mengimbau seluruh pejabat di Sumsel, termasuk bupati/wali kota dan Gubernur, untuk menyiapkan anggaran yang cukup guna mendukung kelancaran program tersebut, mengingat hingga saat ini petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum diterima.
BACA JUGA:Pertamina Retail Perluas Bisnis Non-Fuel, Buka Bright Cafe di Balikpapan
BACA JUGA:Cisumdawu Twin Tunnel: Terowongan Tol Kembar Pertama dan Terpanjang di Indonesia
“Program ini diharapkan bisa berjalan mulai 1 Januari 2025. Kami masih menunggu laporan dari Pemda Provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.
Rifqinizamy menekankan pentingnya pendataan yang akurat terkait siswa yang berhak menerima program ini, mengingat pendanaannya berasal dari APBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia berharap program ini tidak hanya dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian lokal, terutama bagi UMKM yang bisa menjadi penyedia makanan.