Inovasi Layanan Publik Menuju Era Digital; Muara Enim Buka Layanan MPP
Muara Enim menghadirkan mall pelayanan publik (MPP)--Foto:ist
MUARA ENIM, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Kabupaten Muara Enim kini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghadirkan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Peluncuran fasilitas ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 di Hotel Sheraton Grand Jakarta.
Dalam acara tersebut, hadir Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Henky Putrawan, serta kepala dinas terkait, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), M Tarmizi Ismail, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Drs. Risman Effendi.
MPP Digital merupakan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mempercepat proses digitalisasi dalam pelayanan publik.
BACA JUGA:Tower Ampera Bakal jadi Pusat Perhatian, Saat Pergantian Tahun Baru 2025
BACA JUGA:Ombudsman RI Belajar Brasil Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru
Fasilitas ini menawarkan lebih dari 303 jenis layanan dari 25 instansi berbeda, memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus melakukan interaksi fisik.
Pj Bupati H Henky Putrawan menjelaskan bahwa MPP Digital akan melengkapi layanan elektronik yang telah ada sebelumnya.
"Kami berharap dengan MPP Digital, masyarakat Muara Enim dapat lebih mudah mengakses layanan publik, terutama di era digital saat ini," kata Henky dalam sambutannya.
Pada tahap awal, MPP Digital akan melayani permohonan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan dan layanan administrasi kependudukan.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Pastikan Tahapan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Aman dan Lancar
BACA JUGA:Pertamina EP Limau Field Renovasi Rumah Warga di Wilayah Kerja
Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempercepat pemrosesan dan mengurangi hambatan birokrasi yang sering dialami masyarakat.
Henky menekankan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik sejalan dengan visi ekonomi nasional, yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif.