Pencitraan atau Program Nyata?

SUMSEL, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Sumatera Selatan (Sumsel) sedang bersiap menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024, dengan 46 pasangan calon (Paslon) yang telah ditetapkan. 

Dari jumlah tersebut, tiga Paslon adalah calon Gubernur, sedangkan sisanya adalah calon Bupati dan Walikota di berbagai kabupaten dan kota.

Saat ini, kampanye sudah dimulai, tetapi banyak pihak mengkhawatirkan bahwa fokus Paslon lebih pada pencitraan diri ketimbang pada penyampaian ide dan program yang konkret. 

Menurut Drs Bagindo Togar Butar-butar, seorang pengamat sosial dan politik, dengan APBD yang mencapai Rp11 triliun, masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap calon pemimpin. 

BACA JUGA:Sumsel Catat Deflasi 0,12 Persen

BACA JUGA:Ingatkan Pj Gubernur Jaga Netralitas

"Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp11 triliun, harapan publik terhadap para calon pemimpin begitu tinggi.

Namun, kampanye yang terkesan sekadar ajang pamer popularitas membuat warga ragu akan komitmen Paslon untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.

"Sayangnya, kampanye yang terkesan hanya sekadar ajang pamer popularitas, telah membuat banyak warga ragu akan kompetensi dan komitmen Paslon dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks," tuturnya.

Selama lima tahun terakhir, Sumsel mengalami stagnasi pembangunan, dan masyarakat kini berharap akan perubahan. Namun, kondisi kampanye yang ada justru menyulitkan mereka dalam menentukan pilihan.

BACA JUGA:Mewujudkan Standar Tinggi, Sinergi Pertamina EP Ramba dan BUMD Petro Muba

BACA JUGA:BNPB Tanggapi Serius Karhutla di Sumsel

Dalam kondisi ini, publik berharap agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu memberikan komitmen yang kuat, untuk membawa Sumsel keluar dari stagnasi dan mewujudkan visi sebagai provinsi yang futuristik, smart, modern, dan inklusif. 

Tantangan besar menanti Paslon Gubernur dan kepala daerah lainnya, untuk tidak sekadar memikat hati publik dengan pencitraan, tetapi dengan program nyata yang dapat memperbaiki kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.