Ingatkan Pj Gubernur Jaga Netralitas

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 02 Oct 2024 - 21:24

Ingatkan Pj Gubernur Jaga Netralitas --Istimewa

ingatkan pj gubernur jaga netralitas                             palembang, koranprabumulihpos.com - fraksi nasdem di dprd sumatera selatan (sumsel) menegaskan pentingnya netralitas pemerintah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
anggota fraksi nasdem dprd sumsel, nopianto, mengingatkan penjabat (pj) gubernur sumsel, elen setiadi, agar tidak terlibat dalam praktik politik yang meragukan, terutama terkait rencana rotasi jabatan di beberapa organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah provinsi sumsel.
nopianto mengungkapkan bahwa rencana rotasi jabatan yang akan dilakukan sebelum pilkada berpotensi memiliki muatan politik, yang dapat memicu ketidakpuasan di masyarakat.
"kami melihat bahwa proses rotasi jabatan di opd atau badan di pemprov sumsel saat ini tampaknya bernuansa politik, mengingat pilkada semakin dekat," ujarnya saat konferensi pers di palembang pada selasa (1/10/2024).
baca juga:mewujudkan standar tinggi, sinergi pertamina ep ramba dan bumd petro muba
baca juga:bnpb tanggapi serius karhutla di sumsel
pentingnya netralitas pj gubernur
menurutnya, langkah rotasi jabatan oleh pj gubernur yang hanya menjabat sementara itu tidaklah bijak, terutama menjelang pilkada. nopianto menegaskan bahwa jika rotasi dilakukan tanpa alasan yang jelas, hal tersebut dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat, yang mungkin merasa ada agenda politik tersembunyi.
"jika rotasi tetap berlangsung, kami khawatir itu akan memunculkan nuansa politik yang tidak diinginkan," tegasnya.
dia menambahkan bahwa jika rotasi jabatan dilakukan untuk mengisi kekosongan akibat pejabat yang maju dalam pilkada, hal itu masih bisa dimaklumi, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"selama mengikuti prosedur dan proses penilaian, itu tidak jadi masalah. namun, jika dilakukan menjelang pilkada tanpa alasan yang jelas, hal itu perlu dipertanyakan," tambahnya.
baca juga:bank sumsel babel raih sertifikasi iso 37001:2016
baca juga:pemerintah kabupaten muara enim: penerimaan pppk 2024 berbasis prioritas
kekhawatiran fraksi nasdem semakin beralasan mengingat potensi gejolak masyarakat jika rotasi jabatan dilaksanakan tanpa penjelasan yang jelas.
nopianto menjelaskan bahwa saat ini tidak ada urgensi mendesak untuk melakukan rotasi pejabat, apalagi di tengah situasi politik yang sensitif.
"tidak ada kebutuhan mendesak bagi pj gubernur untuk melakukan rotasi 17 opd menjelang pilkada. kami anggap rotasi itu tidak mungkin tanpa ada kepentingan politik," ungkapnya.
nopianto menekankan bahwa jika rotasi tetap dilaksanakan, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari pj gubernur elen setiadi.
baca juga:pengusaha pempek di palembang terjerat hukum karena nunggak cicilan mobil
baca juga:catat! jalan depan makodam palembang ditutup selama 3 hari, ini rekayasa lalu lintasnya
"kami akan meminta penjelasan dari pj gubernur jika rotasi jabatan benar-benar terjadi. ini penting agar masyarakat sumsel memahami urgensinya, terutama karena pj hanya memiliki masa jabatan sementara," jelasnya.
sebagai seorang aparatur sipil negara (asn), pj gubernur diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjaga netralitas selama pilkada. nopianto menekankan bahwa seluruh jajaran pemprov sumsel harus menjaga integritas dan netralitas, khususnya dalam kontestasi pilgub sumsel.
"kami meminta pj gubernur untuk tidak terlibat dalam politik dan bersikap netral selama pelaksanaan pilkada sumsel 2024. jika ada indikasi rotasi jabatan, kami akan melihatnya sebagai tanda adanya agenda politik," tegasnya.
kepentingan politik dalam rotasi jabatan, menurut nopianto, dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. ia menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak hanya merugikan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
baca juga:karhutla masih terjadi di sumsel
baca juga:viral warga menangis karena adiknya tak dilayani di rsud oku selatan
"kami berpendapat bahwa pergantian jabatan di lingkungan provinsi menjelang pilkada adalah tindakan yang tidak rasional," tuturnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan