Reni Indayani Ajukan CLTN, Dampingi Suami yang Maju Pilkada Prabumulih

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 29 Sep 2024 - 22:22

Reni Indayani Ajukan CLTN, Dampingi Suami yang Maju Pilkada Prabumulih--prabupos

Berikut ketentuan pengajuan CLTN;

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja secara terus-menerus minimal selama 5 tahun dapat mengajukan cuti.

2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan selama maksimal 3 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama 1 tahun.

3. Selama masa cuti tersebut, PNS yang bersangkutan tidak akan menerima gaji atau penghasilan PNS.

4. Mengambil cuti di luar tanggungan negara akan mengakibatkan PNS tersebut diberhentikan dari jabatannya.

5. Untuk mengajukan cuti ini, PNS harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) beserta alasan yang jelas.

6. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat disetujui melalui surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

7. PPK tidak memiliki kewenangan untuk mendelegasikan keputusan terkait pemberian cuti di luar tanggungan negara.

8. Permohonan untuk cuti tersebut dapat ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu.

9. Masa cuti di luar tanggungan negara tidak akan dihitung sebagai masa kerja PNS.(*)

reni indayani ajukan cltn, dampingi suami yang maju pilkada prabumulih                            prabumulih, koranprabumulihpos.com - tiga pasangan calon (paslon) pilkada kota prabumulih kini tengah melangsungkan kampanye sesuai jadwal masing - masing.
namun, ada yang menarik perhatian. salah satunya dari pasangan calon h andriansyah fikri dan syamdakir amrullah atau pasangan berfikir.
betapa tidak, selama kampanye dan bahkan sejak proses pendaftaran calon dan pengundian nomor urut selalu hadir sosok hj reni indayani skm yang merupakan istri dari andriansyah fikri.
reni indayani menjadi perhatian karena latar belakangnya sebagai pegawai negeri sipil (pns) di kota prabumulih.
baca juga:pemkot prabumulih tiadakan hiburan rakyat dalam kegiatan hut kota ke 23 tahun
baca juga:rekrut 2.847 pppk, bkpsdm prabumulih tunggu jadwal pengumuman 
penjabat walikota prabumulih, h elman st mm, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa hj reni telah mengajukan cuti yang sudah disetujui. "beliau mengambil cuti di luar tanggungan negara, jadi sudah resmi cuti," ujarnya belum lama ini.
terpisah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) pemkot prabumulih, hairudin, juga menegaskan bahwa hj reni telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara (cltn). 
"cuti ini berlaku sejak sebelum penetapan calon hingga tiga bulan ke depan untuk mendampingi suaminya," jelasnya melalui whatsapp.
hairudin menambahkan bahwa aturan mengenai ctln memperbolehkan asn untuk mendampingi pasangan yang berkontestasi sebagai calon kepala daerah. "sesuai aturan, keikutsertaannya dalam kampanye ini sah," tuturnya.
baca juga:gudang logistik kpu prabumulih dijaga ketat
baca juga:usai dilantik, dprd prabumulih kompak gelar syukuran 
saat ditanya mengenai gaji dan tunjangan selama cuti, khairudin menyebutkan bahwa selama ctln, asn tidak akan menerima gaji atau tunjangan. "status pns tetap ada, tetapi gaji dan tunjangan tidak dibayarkan selama cuti," ungkapnya.
untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil (pns), pasangan (suami/istri) yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif, serta presiden atau wakil presiden diperkenankan untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara (cltn).
berikut ketentuan pengajuan cltn;
1. pegawai negeri sipil (pns) yang telah bekerja secara terus-menerus minimal selama 5 tahun dapat mengajukan cuti.
2. cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan selama maksimal 3 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama 1 tahun.
baca juga:ingatkan asn netral! pj wako prabumulih sebar edaran, larang unggah foto paslon di sosmed
baca juga:1 oktober cetak surat suara di kpu prabumulih 
3. selama masa cuti tersebut, pns yang bersangkutan tidak akan menerima gaji atau penghasilan pns.
4. mengambil cuti di luar tanggungan negara akan mengakibatkan pns tersebut diberhentikan dari jabatannya.
5. untuk mengajukan cuti ini, pns harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk) beserta alasan yang jelas.
6. cuti di luar tanggungan negara hanya dapat disetujui melalui surat keputusan ppk setelah mendapat persetujuan dari badan kepegawaian negara (bkn).
7. ppk tidak memiliki kewenangan untuk mendelegasikan keputusan terkait pemberian cuti di luar tanggungan negara.
8. permohonan untuk cuti tersebut dapat ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu.
9. masa cuti di luar tanggungan negara tidak akan dihitung sebagai masa kerja pns.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan