20 Aturan Larangan Kampanye yang Harus Diketahui

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 29 Sep 2024 - 21:37

20 Aturan Larangan Kampanye yang Harus Diketahui--prabupos

20 aturan larangan kampanye yang harus diketahui                            sumsel, koranprabumulihpos.com – menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di indonesia, komisi pemilihan umum (kpu) telah merilis regulasi terbaru terkait kampanye, yakni peraturan kpu (pkpu) no. 13 tahun 2024.
aturan ini mencakup berbagai ketentuan mengenai mekanisme kampanye, termasuk 20 larangan yang harus dipatuhi oleh semua calon kepala daerah dan tim kampanye mereka.
masa kampanye akan berlangsung dari 25 september 2024 hingga 23 november 2024. selama periode ini, calon kepala daerah di semua tingkatan, beserta pendukungnya, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan ini demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.
pkpu 13/2024 secara khusus menetapkan larangan-larangan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, mengganggu ketertiban, atau menciptakan ketidakadilan dalam pilkada.
baca juga:muba buka 1.225 lowongan kerja di muba expo 2024
baca juga:irjen andi rian siap pimpin sumsel 
berikut adalah 20 larangan utama dalam kampanye pilkada 2024 yang diatur dalam bab viii pkpu 13/2024, pasal 57 hingga pasal 66.
1. mempersoalkan pancasila dan uud 1945 mempertanyakan dasar negara pancasila dan pembukaan uud 1945 adalah pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi.
2. menghina individu atau kelompok tindakan menghina atau menyerang individu berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan dilarang keras.
3. menghasut dan memfitnah kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghasut, memfitnah, atau menciptakan perpecahan di masyarakat.
baca juga:antisipasi bencana, pj gubernur sumsel tinjau kesiapsiagaan di muba
baca juga:bawaslu sumsel plototi media sosial
4. menggunakan kekerasan setiap bentuk kekerasan atau ancaman selama kampanye merupakan pelanggaran yang serius.
5. mengganggu ketertiban umum kegiatan kampanye harus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. merusak alat peraga pesaing dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye milik calon lain.
7. menyalahgunakan fasilitas pemerintah penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye adalah pelanggaran yang jelas.
8. kampanye di tempat ibadah dan pendidikan tempat ibadah dan pendidikan tidak boleh dijadikan lokasi kampanye, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.
9. melakukan pawai di jalan raya pawai di jalan raya tanpa izin dapat mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
10. kampanye di luar jadwal melanggar jadwal kampanye yang ditetapkan kpu dianggap sebagai pelanggaran.
11. menyalahgunakan kewenangan jabatan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan kampanye pribadi adalah larangan yang diatur dalam pkpu ini.
12. menggunakan sarana pemerintah sarana milik pemerintah, seperti gedung dan kendaraan, tidak boleh digunakan untuk kampanye.
13. melibatkan pejabat dan asn pejabat negara dan aparatur sipil negara (asn) tidak boleh terlibat dalam kampanye.
14. kampanye sebelum masa resmi aktivitas kampanye hanya diperbolehkan selama masa yang telah ditentukan oleh kpu.
15. menempelkan bahan kampanye di tempat terlarang bahan kampanye dilarang ditempel di lokasi-lokasi tertentu, termasuk fasilitas umum.
16. pemasangan alat peraga yang mengganggu pemasangan alat peraga kampanye harus dilakukan tanpa mengganggu ketertiban.
17. menjanjikan uang kepada pemilih menjanjikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih merupakan pelanggaran serius.
18. mempengaruhi penyelenggara pemilu dilarang memberikan imbalan kepada penyelenggara pemilu untuk keuntungan tertentu.
19. menghasut pemilih untuk tidak memilih mengajak pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah larangan yang berlaku.
20. memberikan imbalan untuk memengaruhi pilihan memberikan imbalan untuk memengaruhi pilihan pemilih juga dilarang keras.
pkpu no. 13 tahun 2024 ditetapkan untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan secara adil dan jujur, tanpa pelanggaran yang merugikan pihak manapun. setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi, mulai dari peringatan hingga diskualifikasi calon.
dengan mematuhi aturan ini, diharapkan pilkada 2024 dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. semua pihak diharapkan turut berkontribusi menjaga integritas demokrasi di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan