Dorong Program BBM Satu Harga, Pemda Diminta Gercep

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk gerak cepat (gercep) melakukan pembangunan penyalur BBM Satu Harga 2024. Masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diharapkan dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

"Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera," kata Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3/2024).

Dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga diakui terdapat sejumlah tantangan. Untuk itu, BPH Migas mendorong Pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.

"Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, kami mengharapkan dukungan Pemda yang nantinya berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan Pertamina yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan," ucap pria yang biasa disapa Tiko itu.

BACA JUGA:Jokowi Ungkap Ekspor Nikel Tembus Rp 500 T Usai Hilirisasi, Dulu Rp 30 T

BPH Migas berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.

"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kita segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin," imbuhnya.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengingatkan bahwa perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran Pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.

BACA JUGA:Jokowi Ungkap Ekspor Nikel Tembus Rp 500 T Usai Hilirisasi, Dulu Rp 30 T

"Terutama dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi harus ada assessment yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun karena kesulitan permodalan," terangnya.

Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya.

"Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga," tutur Saleh.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Dia mengharapkan sinergi semua pihak agar program pembangunan penyalur BBM Satu Harga 2024 dapat berjalan sesuai target untuk semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Jokowi Ungkap Ekspor Nikel Tembus Rp 500 T Usai Hilirisasi, Dulu Rp 30 T