KUA Prabumulih Timur Layani Berkas Pendaftaran TNI–Polri Secara Optimal

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM — Di tengah suasana hangat perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, komitmen pelayanan publik tetap dijaga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prabumulih Timur.

Meski berada dalam masa libur nasional dan cuti bersama, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan aktif dan responsif.

Langkah ini merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 terkait penyesuaian pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dalam kebijakan tersebut, instansi tetap diminta menjaga kesinambungan layanan publik, khususnya pada 25 hingga 27 Maret 2026.

BACA JUGA:Pemuda di Prabumulih Antusias Daftar Polri

BACA JUGA:PP Tunas Berlaku, Diskominfo Prabumulih Tunggu Arahan Pusat

Menghadapi momentum tersebut, KUA Prabumulih Timur menerapkan sistem kerja fleksibel melalui kombinasi Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO). Skema ini memungkinkan pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan suasana hari besar keagamaan.

Fokus utama pelayanan kali ini adalah membantu masyarakat, terutama para pemuda yang tengah mempersiapkan diri mengikuti seleksi TNI dan Polri. 

KUA hadir memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan administrasi penting, seperti legalisasi dokumen, penerbitan rekomendasi, hingga kelengkapan berkas lainnya yang menjadi syarat pendaftaran.

Kepala KUA Prabumulih Timur Andriadi SAg menegaskan bahwa pelayanan publik tidak mengenal kata libur. Menurutnya, kehadiran negara harus tetap dirasakan masyarakat, terlebih bagi mereka yang sedang mengejar peluang menjadi abdi negara.

BACA JUGA:Rampas Motor dan HP, Pelaku Pengancaman di Prabumulih Dibekuk Tim Singo Timur

BACA JUGA:Awali Aktivitas Pasca Lebaran, ASN Prabumulih Perkuat Soliditas dan Disiplin

“Momentum Idulfitri justru menjadi pengingat bagi kami untuk terus hadir dan melayani. Terutama bagi calon peserta seleksi TNI dan Polri, kelengkapan administrasi adalah hal krusial yang harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.

Untuk menjaga kualitas layanan, pengaturan jumlah pegawai dilakukan secara terukur dengan pembagian tugas yang jelas. Dengan demikian, pelayanan tetap berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran.