Arahan Presiden

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah berpotensi mengalami penyesuaian anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang semakin meningkat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya akan tetap menjalankan program tersebut sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menyatakan BGN akan mematuhi sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Presiden.

“BGN akan menjalankan apa pun keputusan Presiden,” ujar Dadan saat dikonfirmasi terkait kemungkinan efisiensi anggaran, Senin (9/3/2026).

Program MBG sebelumnya dirancang sebagai salah satu program prioritas nasional dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Pemerintah bahkan menyiapkan dana hingga sekitar Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program tersebut.

BACA JUGA:Safari Ramadan di Prabumulih, Herman Deru dan Wali Kota Arlan Pererat Silaturahmi Bersama Masyarakat

BACA JUGA:Dana Desa jadi Cuan, Panen Raya Semangka Bumdes Karangan Prabumulih Tembus 15 Ton

Namun, kondisi ekonomi global yang tidak menentu, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia, membuat pemerintah mulai melakukan simulasi ulang terhadap kemampuan anggaran negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut tengah mengevaluasi kembali alokasi APBN 2026, termasuk kemungkinan melakukan efisiensi pada beberapa pos belanja program MBG jika tekanan ekonomi global semakin meningkat.

Dalam simulasi terbaru, harga minyak mentah dunia diperkirakan bisa menyentuh angka 92 dolar AS per barel. Kenaikan tersebut dipicu oleh konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada ketidakstabilan pasar energi global.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi manfaat utama program MBG bagi masyarakat.

BACA JUGA:Safari Ramadan di Lanud SMH Palembang, Sekda Sumsel Soroti Stabilitas Pangan

BACA JUGA:Dua Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Prabumulih Diringkus Polisi, Tiga Pelaku Masih Diburu

Purbaya menegaskan bahwa jika penghematan harus dilakukan, maka yang akan disesuaikan adalah komponen pendukung program, bukan kualitas makanan bagi para penerima manfaat.

“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” kata Purbaya dalam sebuah kesempatan.