Tandai Akun Pejabat, Sejumlah Anggota DPRD Prabumulih Repost Video Protes Warga Duspra

Kritik Warga ke DPRD Terkait Pembebasan Lahan

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Polemik rencana pembebasan lahan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih kembali memanas setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kompak memposting ulang dan up video protes warga Dusun Prabumulih. Aksi tersebut ramai dibicarakan publik dan menuai beragam komentar dari netizen.

Video yang beredar luas di media sosial menampilkan perwakilan warga, Suharta Ucim, menyampaikan kekecewaan mendalam kepada DPRD yang dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat terdampak proyek tersebut.

“Ini mentok di DPRD, DPRD-nya kemana tidak jelas terlalu banyak alasan yang tidak masuk akal, tidak memihak rakyat, jadi bila perlu bubarkan DPRD,” tegas Suharta dalam video itu.

Sejumlah anggota dewan diketahui secara serempak mengunggah ulang video tersebut melalui akun pribadi, di antaranya Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih dari PDI Perjuangan Ir. Dipe Anom, anggota DPRD NasDem Suherli Berlian, serta politisi Golkar, Welizar.

BACA JUGA:Gerak Cepat! Polisi Bekuk Pelaku Pencurian di Perusahaan Industri Prabumulih

BACA JUGA:Resmi Diumumkan, Ini Daftar Pemenang Lomba Karnaval HUT ke-24 Kota Prabumulih

Dalam unggahannya, Dipe Anom turut menandai akun-akun pejabat nasional serta mengajak masyarakat membantu memviralkan video agar sampai ke pemerintah pusat, termasuk Presiden RI, KPK, Mendagri, hingga BPK RI.

Saat dihubungi melalui telepon, Dipe Anom membenarkan bahwa dirinya sengaja membagikan ulang video tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan sebagai respons dari permintaan masyarakat. “Kan mereka minta bantu viralke sesuai keinginan mereka,” ujarnya singkat.

Dipe Anom menjelaskan, kritik terhadap DPRD merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia meminta masyarakat tetap mengedepankan dialog untuk mencari solusi bersama sebelum menyampaikan protes terbuka.

Sementara itu, Suherli Berlian menilai kritik merupakan hal wajar bagi pejabat publik. Ia menyebut keterbukaan terhadap masukan masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol.

BACA JUGA:Tidak Anti Kritik, DPRD Akan Fasilitasi Aspirasi Warga Duspra dan Pastikan Semua Anggaran Sesuai Mekanisme

BACA JUGA:SMP Negeri 9 Prabumulih Gelar Seleksi Calon Ketua OSIS, Ciptakan Pemimpin Muda Inspiratif

“Sebagai pejabat publik itu siap dikritisi tidak boleh baper. Kritik adalah bagian penting dari kontrol publik terhadap saya,” kata Suherli melalui pesan WhatsApp.