Jokowi Tegaskan Jika Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan jika presiden boleh kampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.

"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

BACA JUGA:Jangan Ketinggalan! PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja Penempatan Jawa Timur

Namun, Jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegasnya.

Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. 

"Boleh Pak (berpolitik), kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

BACA JUGA:Lift Pemkot Rusak, Pegawai Sakit Pinggang

Meski demikian, Ia mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. 

"Ya nanti dilihat," ujarnya.

Keberpihakannya dari Jokowi ini sebelumnya juga telah menuai protes dari berbagai kalangan, di mana mereka meminta agar Presiden berada di posisi netral.

Sedangkan Jokowi juga sempat mengatakan jika dirinya tidak melakukan cawe-cawa, akan tetapi pernyataan itu berubah dan mengakui jika dirinya melakukan hal tersebut.