Gubernur Sumsel Usulkan 6.120 Formasi PPPK Paruh Waktu ke KemenPAN-RB & BKN

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 26 Jul 2025 - 21:06

Gubernur Sumsel Usulkan 6.120 Formasi PPPK Paruh Waktu ke KemenPAN-RB & BKN--

gubernur sumsel usulkan 6.120 formasi pppk paruh waktu ke kemenpan-rb & bkn                            sumsel, koranprabumulihpos.com – angin segar berembus bagi ribuan pegawai non-asn di sumatera selatan (sumsel) yang selama ini menanti kepastian nasib mereka. 
gubernur sumsel, h. herman deru, resmi melayangkan surat usulan penting ke kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) serta badan kepegawaian negara (bkn) tentang formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
langkah strategis ini diambil sebagai solusi konkret untuk pegawai non-asn yang telah mengikuti seleksi pppk tahap i dan ii, namun belum berhasil mendapatkan formasi.
melalui surat bernomor 800/10555/bkd.i/2025, gubernur herman deru secara resmi mengusulkan sebanyak 6.120 formasi pppk paruh waktu. usulan ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi ribuan tenaga kerja yang selama ini telah mengabdi namun belum terserap sebagai asn.
baca juga:pwnu sumsel dilantik: ratu dewa dan herman deru minta peran nu untuk umat dan bangsa
baca juga:jaga harmoni antar umat, herman deru resmikan kelenteng di jakabaring
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) sumsel, ismail fahmi, menjelaskan bahwa usulan ini muncul sebagai wujud kepedulian dan upaya serius pemprov sumsel untuk memperjuangkan nasib para pegawai non-asn.
“gubernur herman deru mengajukan usulan pppk paruh waktu untuk 6.120 orang yang sebelumnya telah ikut seleksi tapi tidak mendapatkan formasi. saat ini kami masih menunggu regulasi dan teknis pengangkatan dari pusat,” ungkap fahmi.
adapun perincian usulan tersebut mencakup:

2 orang pelamar tenaga kesehatan,
3.615 orang pelamar tenaga teknis,
378 orang pelamar jabatan tampungan, dan
2.125 orang pelamar tenaga guru.

total keseluruhan formasi yang diusulkan memang cukup besar, mencerminkan betapa seriusnya pemprov sumsel dalam memperjuangkan nasib para pegawai non-asn yang sudah lama mengabdi.
baca juga:petani sumsel merugi! gubernur herman deru desak bulog beli gabah sesuai hpp
baca juga:safari ramadhan di prabumulih, herman deru: kunci utama mempercepat pembangunan yakni kekompakan
bukti pemprov sumsel tak tinggal diam
langkah ini tak hanya berhenti pada pengajuan surat saja. dalam audiensi yang sempat digelar bersama pegawai non-asn pemprov sumsel di ruang tamu sekretaris daerah beberapa waktu lalu, sekda sumsel, edward candra, menegaskan komitmen pemprov sumsel untuk selalu berpihak pada pegawai non-asn.
“pak gubernur tidak tinggal diam, tentu akan mendorong dan mensuport ini. semua proses kita ikuti sesuai aturan, baik itu seleksi pppk maupun optimalisasi. kita memang tidak menerima honorer baru, tetapi kita perjuangkan yang sudah ada,” terang edward candra.
meski surat usulan telah dilayangkan, perjuangan belum usai. saat ini pemprov sumsel tengah menantikan petunjuk teknis serta regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme pppk paruh waktu. termasuk juga menunggu kepastian terkait pengisian 900 formasi pppk yang sebelumnya kosong.
“kami sudah bersurat ke bkn dan menpan, termasuk mempertanyakan regulasi detail tentang pppk paruh waktu. harapannya tentu agar ribuan pegawai non-asn yang sudah lama mengabdi bisa segera mendapatkan kepastian status,” tambah fahmi.
baca juga:gubernur herman deru beri kepastian! jembatan rantau bayur & tanah kering siap dibangun
baca juga:herman deru serukan ramadhan harmonis: toleransi dijaga, belanja dikendalikan
langkah gubernur herman deru ini menjadi titik terang dan sekaligus jawaban atas keresahan ribuan pegawai non-asn yang telah bertahun-tahun menggantungkan harapan menjadi bagian resmi dari aparatur negara.
gagasan pppk paruh waktu sendiri sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah.
dengan skema paruh waktu, pegawai non-asn tetap dapat mengabdi sambil memperoleh kejelasan status dan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan status honorer murni.
“semoga dengan langkah proaktif ini, ribuan tenaga non-asn di sumsel bisa segera mendapat kabar baik. dan yang terpenting, dedikasi dan pengabdian mereka bisa semakin dihargai,” pungkas fahmi.
baca juga:herman deru & cik ujang hadiri gladi kotor, sumsel siap babak baru!
baca juga:herman deru: kawal janji kampanye kami
kini, ribuan pegawai non-asn di sumatera selatan menanti dengan penuh harap kabar lanjutan dari pusat. semoga langkah cepat gubernur herman deru bersama pemprov sumsel ini menjadi jalan pembuka menuju masa depan yang lebih pasti dan sejahtera bagi mereka yang telah lama mengabdi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 27 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan