Wacana Pemekaran Kabupaten Gelumbang Menguat, Bupati Muara Enim: Kami Siap Dukung, Asal Jangan Terlantar

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 29 Jun 2025 - 19:30

Wacana Pemekaran Kabupaten Gelumbang Menguat, Bupati Muara Enim: Kami Siap Dukung, Asal Jangan Terlantar--

wacana pemekaran kabupaten gelumbang menguat, bupati muara enim: kami siap dukung, asal jangan terlantar                            koranprabumulihpos.com – wacana pemekaran kabupaten gelumbang dari kabupaten muara enim kembali mencuat dan kian menguat, didorong oleh aspirasi masyarakat yang ingin pelayanan publik lebih dekat serta pembangunan yang merata dan efektif.
meskipun pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (dob) sejak 2014, semangat warga gelumbang dan sekitarnya tak pernah surut. aspirasi ini telah lama bergema dan belakangan semakin kuat berkat dukungan tokoh masyarakat dan elemen lokal.
menanggapi hal ini, bupati muara enim, h edison sh mhum, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sebagai induk siap memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran gelumbang. namun, ia mengingatkan agar wacana ini tidak sekadar semangat sesaat tanpa persiapan matang.
“pada prinsipnya kami mendukung pemekaran gelumbang. tapi kami ingatkan, jangan sampai setelah dilepas, justru terlantar,” kata edison saat diwawancarai usai menghadiri penutupan local community leader program (lclp) di markas batalyon zipur 2/sg prabumulih, baru-baru ini.
baca juga:giri ramanda buka fakta di balik pemekaran gelumbang: hanya 30% daerah siap mandiri!
baca juga:disdukcapil kota prabumulih terbitkan kk kelurahan pemekaran, pertama di kelurahan sidogede 
edison menegaskan bahwa pemkab muara enim tidak bisa ikut campur langsung dalam proses administratif dob karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan dpr ri. ia menyebutkan bahwa pemekaran harus melalui tahapan regulasi dan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
“kita hanya bisa mendukung. soal keputusan, itu ada di dpr ri dan pemerintah pusat. mereka yang menilai prioritasnya,” ujarnya.
kendati mendukung, edison menyampaikan kekhawatirannya terkait kesiapan fiskal daerah calon pemekaran. salah satu indikator penting adalah kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah (pad) yang memadai.
ia mengungkapkan bahwa dari informasi yang diperolehnya, calon daerah otonom baru harus mampu mencapai pad minimal rp 100 miliar dalam lima tahun pertama, selama masih dipimpin oleh penjabat (pj) bupati.
baca juga:rl2 desak prabowo cabut moratorium pemekaran, gelar aksi damai di kemendagri 
baca juga:banyak yang belum tahu, ini nama kelurahan pemekaran di kota prabumulih : ada nama artis lho
“kalau dalam lima tahun pad-nya tidak mencapai rp 100 miliar, besar kemungkinan akan digabung kembali ke kabupaten induk. ini harus jadi perhatian serius,” ujar edison.
bupati edison mengakui bahwa gelumbang memiliki potensi ekonomi, terutama dengan adanya dukungan infrastruktur dan kehadiran perusahaan besar seperti pertamina. namun, ia menekankan perlunya strategi yang jelas dalam membangun kemandirian fiskal.
“pasar harus dikembangkan, potensi energi harus dimaksimalkan, dan kerja sama dengan semua stakeholder sangat penting. kalau sudah lepas, jangan sampai pad-nya justru defisit,” tegasnya.
di sisi lain, masyarakat gelumbang dan beberapa kecamatan lain terus menyuarakan keinginan mereka untuk menjadi kabupaten mandiri. dalam berbagai forum, aksi damai, hingga audiensi ke wakil rakyat, suara mereka semakin solid.
tokoh masyarakat menilai bahwa wilayah gelumbang telah memenuhi syarat administratif dan teknis, termasuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang dinilai memadai untuk menopang status kabupaten.
baca juga:siap perjuangkan kantor kelurahan pemekaran 
baca juga:kantor kelurahan pemekaran tak kunjung dibangun 
saat ini, seluruh proses pemekaran daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. namun, masyarakat berharap para anggota dpr ri, khususnya yang berasal dari sumatera selatan, dapat memperjuangkan agar gelumbang masuk dalam prioritas prolegnas.
jika moratorium dicabut dan proses disetujui, maka jalan menuju kabupaten gelumbang akan semakin terbuka lebar.
kesimpulan: pemekaran gelumbang bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kesiapan ekonomi dan komitmen bersama. pemerintah muara enim mendukung, masyarakat bersemangat, kini giliran pusat yang menentukan langkah selanjutnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan