Pelanggaran Disiplin! BKN Berhentikan 20 Pegawai ASN

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 27 Feb 2025 - 12:37

Pelanggaran Disiplin! BKN Berhentikan 20 Pegawai ASN--

pelanggaran disiplin! bkn berhentikan 20 pegawai asn                            koranprabumulihpos.com – humas bkn sidang banding administratif yang dipimpin oleh kepala badan kepegawaian negara (bkn), sekaligus wakil ketua badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn), prof. zudan, menghasilkan keputusan tegas terkait pelanggaran disiplin pegawai. dari total kasus yang diajukan, sebanyak 20 pegawai aparatur sipil negara (asn) resmi diberhentikan.
 
"dalam sidang hari ini, dari 22 asn yang mengajukan banding terhadap hukuman disiplin, sebanyak 20 orang tetap dijatuhi sanksi pemberhentian. sementara itu, dua lainnya mendapat keputusan yang lebih ringan setelah melalui pertimbangan sidang," ujar kepala bkn dalam sidang yang digelar di kantor pusat bkn jakarta pada rabu (26/02/2025).
 
dalam sidang kali ini, 22 pegawai yang mengajukan banding terdiri dari 16 pegawai negeri sipil (pns) dan 6 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
 
berbagai jenis pelanggaran disiplin
kasus-kasus yang menjadi objek banding meliputi beragam pelanggaran, mulai dari tindak pidana hingga pelanggaran etika dan kedisiplinan. beberapa di antaranya mencakup:
baca juga:optimalisasi layanan asn: bkn implementasikan talenta digital dan sistem wfa
baca juga:tenaga honorer non-database bkn berpeluang jadi pppk, ini skema terbarunya!

manipulasi suara dalam pemilu
pelanggaran integritas
penyalahgunaan narkotika
penyalahgunaan wewenang
mangkir kerja tanpa keterangan
korupsi
hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah

sidang juga meninjau berbagai jenis hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) di masing-masing instansi, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh), pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pdhtaps), serta pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pppk dengan hormat tetapi tidak atas permintaan sendiri.
 
sebelumnya, sebanyak 28 kasus sempat masuk dalam tahap pra-sidang. namun, enam di antaranya tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sidang banding administratif karena dokumen pengajuannya tidak lengkap.
 
dasar hukum dalam sidang banding
keputusan yang diambil dalam sidang banding administratif ini berlandaskan berbagai regulasi, termasuk:
baca juga:10 kebijakan efisiensi anggaran yang akan dijalankan bkn: kerja kantor 3 hari hingga hemat listrik 
baca juga:tegas! bkn putuskan pemberhentian 8 asn yang langgar disiplin: ini pelanggaran yang dilakukan
 
undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara
peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2017 yang telah diubah dengan pp nomor 17 tahun 2020 terkait manajemen pns
pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
selain itu, kewenangan bpasn juga merujuk pada pasal 16 pp nomor 79 tahun 2021, yang memberikan hak kepada bpasn untuk memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau bahkan membatalkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh ppk.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 26 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan